- Bagaimana Tanaman Mendengarkan Kita? - 21/04/2024
- Defisit Narasi Lingkungan dalam Politik Lokal di Indonesia - 28/12/2023
- Demmatande, Pejuang Pemberani dari Kampung Paladan Mamasa - 10/11/2023
Klikhijau.com – Energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan menggiurkan. EBT di sini merujuk pada sumber-sumber energi alternatif dan berkelanjutan (sustainable) yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui.
Beberapa sumber-sumber energi baru terbarukan antara lain: energi matahari, tenaga air, gelombang laut, tenaga angin, panas bumi dan biogas. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, sumber-sumber energi terbarukan tersebut juga melimpah.
Sayangnya, potensi pemanfaatan EBT di Indonesia belum maksimal. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), penggunaan energi bersih dan terbarukan di Indonesia baru mencapai kisaran 6% dari bauran energi nasional.
Ini tentu satu hal yang amat paradoks. Dengan melihat potensi energi terbarukan yang tersebar, penyediaan energi dalam negeri khususnya di pelosok mestinya dapat terpenuhi.
Menurut data Institute for Essential Services Reform (IESR), Potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia untuk ketenagalistrikan mencapai 443 GW, meliputi panas bumi, air dan mikro-mini hidro, bioenergi surya, angin, dan gelombang laut.
Sedangkan, potensi tenaga surya di Indonesia memiliki porsi terbesar, lebih dari 207 MW, disusul dengan air dan angin.
Dengan potensi itu, sejatinya sangat wajar bila Indonesia memiliki target tinggi dalam pemanfaatan EBT. Sebagaimana tertuang dalam rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target penggunaan EBT di bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050.
Target ini setara dengan 45,2 GW pembangkit listrik EBT di tahun 2025, sisanya merupakan kontribusi dari biofuel, biomassa, biogas, dan coal bed methane.
Rintangan implementasi EBT
Rintangan di lapangan terkait penerapan energi baru terbarukan dan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil tampaknya tidaklah ringan..
Pada awal Agustus 2020 ini misalnya, didukung oleh Mongabay, Klikhijau melakukan liputan khusus untuk isu EBT di Sulawesi Selatan. Kami mengangkat objek pantauan yakni listrik terbarukan di Desa Bonto Tengnga, Kabupaten Sinjai.
Dalam pantauan kami, dusun kecil ini merupakan potret penerapan EBT berbasis energi air yang sukses berjalan, setidaknya dalam 5 tahun terakhir.
Sebelum kami memilih lokus liputan, kami juga memantau perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di beberapa kabupaten tetangga. Hasilnya mengejutkan, kebanyakan desa yang pernah menerapkan PLTMH mangkrak di tengah jalan.
Ada beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain kerusakan alat hingga perawatannya yang tidak berjalan. Masalah pemeliharaan memang jadi kendala umum di berbagai tempat. Hal ini berkaitan dengan kelembagaan dan komitmen pengelola yang ada.
Fakta di lapangan menunjukkan, beberapa titik di pelosok yang awalnya memakai listrik PLTMH, beralih ke listrik PLN setelah jaringan listrik konvensional masuk.
Seperti diketahui, PLN sebagai perusahaan negara yang juga bertanggungjawab dalam memperluas jaringan hingga ke pelosok. Walhasil, begitu PLN masuk ke pelosok, masyarakat dengan mudah beralih dan mengakibatkan operasional PLTMH berhenti di tengah jalan.
Secara umum, kami menemukan bahwa kendala utama listrik terbarukan di pelosok adalah keberlanjutannya. Dalam konteks itu, diperlukan kolaborasi dan dukungan antara semua stakeholders, terutama masyarakat agar listrik terbarukan dapat berjalan baik dan berkelanjutan.
Harapan dari pelosok Sinjai Borong
Keberlanjutan listrik terbarukan di Dusun Balantieng, Desa Bonto Tengnga Sinjai tentu menarik. Dalam lima tahun terakhir, nyaris tidak ada kendala berarti secara teknis. Listrik dapat dinikmati selama 24 jam. Dusun pelosok yang dulu gelap gulita, kini terang benderang.
Ada dua hal menarik di sana. Pertama, tata kelola yang berjalan baik setidaknya tenaga operator di PLTMH Balantieng bekerja secara profesional dan bertanggungjawab meski harus menerima upah kecil dari pekerjaannya. Walhasil, setiap ada kerusakan atau masalah teknis dapat diselesaikan dengan baik.
Kedua, pembayaran yang terjangkau bagi warga. Seperti diketahui, untuk menikmati listrik dengan daya setara dengan 1300 watt, warga dusun hanya membayar Rp.25.000. tarif ini termasuk cukup terjangkau ketimbang tarif PLN.
Kini, jaringan PLN sudah mendekati dusun Balantieng. Namun, beberapa warga dusun yang ditanya, apakah akan beralih ke PLN, mereka sepakat konsisten menggunakan listrik PLTMH.
Alasannya, selain murah, mereka merasa sudah merasakan manfaatnya selama lima tahun dan tanpa kendala berarti. Hal lain adalah warga menyadari bahwa energi yang dirasakan adalah bagian dari potensi sumber daya alam yang terdekat di lingkungannya.
Ini satu kepingan harapan, betapa EBT sejatinya bisa dihidupkan asal ada komitmen dan kerjasama dalam menjaga keberlanjutannya!
