Klikhijau.com – Perubahan iklim telah merampas banyak hal. Termasuk hak asasi manusia. Sebuah Studi yang dipublikasikan di jurnal Nature Climate Change mengungkapkan hal tersebut. Studi tersebut difokuskan pada masyarakat Kepulauan Fasifik.
Para ahli telah menyajikan bukti bahwa perubahan iklim menghambat hak asasi manusia yang tinggal di kepulauan tersebut.
Pengungkapan tersebut, yang menghubungkan degradasi lingkungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, berpotensi membentuk kembali wacana global mengenai akuntabilitas perubahan iklim.
Menurut penulis penelitian itu, makalah yang disajikan memperkuat pengajuan ke Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai tanggung jawab hukum negara-negara untuk bertindak terhadap perubahan iklim.
Mereka berpendapat bahwa negara-negara secara hukum terikat untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia terkait perubahan iklim.
Ross Westoby, peneliti di Universitas Griffith , mengatakan laporan ini mengeksplorasi bagaimana kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim di Pasifik sudah terjadi dan menguraikan apa yang dapat dilakukan sebagai tanggapannya.
“Temuan kami menunjukkan kerugian dan kerusakan terhadap hak asasi manusia telah terjadi, akan semakin buruk, dan melemahkan hak atas kehidupan yang bermartabat,”
Dr. Westoby menambahka bahwa membawa sudut pandang hak asasi manusia terhadap perubahan iklim adalah hal baru dan berupaya mengalihkan fokus dan perhatian ke pengalaman individu dari mereka yang terkena dampaknya.
“Jika kita tidak berbagi beban mitigasi dan adaptasi, kita harus berbagi tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi seseorang.”
Menurutnya, di tingkat nasional, penilaian dampak hak asasi manusia dapat memberikan masukan bagi perencanaan dan penganggaran kebijakan nasional dan sektoral, memastikan kebijakan iklim selaras dengan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terkena dampak dan pemulihan yang efektif dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.
“Temuan rinci mengenai sifat dan pengalaman kerugian dan kerusakan harus menjadi masukan bagi kebijakan iklim, memandu kegiatan internasional dan nasional mengenai apa yang harus didanai dan ditargetkan untuk pemulihan dan adaptasi yang efektif,” katanya.
Dampak perubahan iklim
Kepulauan Pasifik, khususnya pulau-pulau yang membentuk negara Vanuatu, berfungsi sebagai mikrokosmos dari permasalahan yang lebih besar, yang menggambarkan parahnya krisis iklim.
Penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak dasar atas lingkungan yang sehat dan kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan lahan sedang terkikis. Laporan itu mengartikulasikan bagaimana perubahan iklim mengganggu hak atas properti dan standar hidup.
Para peneliti mencatat beberapa contoh dampak perubahan iklim terhadap masyarakat Pasifik. Kerugian yang disebabkan oleh iklim ini berkisar dari rusaknya obat-obatan tradisional hingga hilangnya situs warisan budaya.
Hilangnya infrastruktur dan warisan budaya yang berharga seperti kuburan karena banjir di daerah dataran rendah, yang juga menyebabkan salinisasi permukaan air tawar dan berdampak pada air minum
Selain itu, hilangnya obat-obatan tradisional yang berdampak pada identitas, kesehatan, kehidupan manusia, dan kesejahteraan masyarakat
Masalah lainnnya adalah degradasi terumbu karang, peningkatan pemutihan karang, dan wabah bintang laut berduri adalah akibat dari peningkatan suhu laut dan pengasaman laut, yang berdampak pada berkurangnya sumber daya ikan dan hilangnya satwa liar laut.
Hilangnya identitas dan hilangnya sumber makanan tradisional dan budaya adalah akibat dari dampak perubahan iklim yang mempengaruhi pola makan masyarakat, dan kesehatan manusia.
Dr. Westoby memberikan salah satu ilustrasi paling simbolis adalah ancaman terhadap ubi – makanan pokok di Vanuatu.
“Contoh dan simbol dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia adalah penghancuran ubi,” kata Dr. Westoby.
Ubi merupakan tanaman umbi-umbian tradisional dan makanan pokok yang banyak digunakan di Vanuatu dan tempat lain di kawasan Kepulauan Pasifik dan merupakan komoditas utama yang memiliki nilai tukar.
“Ritual, ritus, dan adat istiadat ubi merupakan tatanan sosial utama yang mengikat kelompok kekerabatan, suku, komunitas, dan masyarakat,” jelas Dr. Westoby.
Dana kerugian dan kerusakan di masa depan, serta inisiatif lainnya, harus mengintegrasikan paket pemulihan hak asasi manusia yang mencakup pencatatan dan perlindungan pengetahuan masyarakat adat, mendorong kesinambungan budaya, memulihkan sistem sosio-ekologis, membangun kembali dengan lebih baik, dan berinvestasi dalam pendidikan.
“Temuan kami menunjukkan bahwa hilangnya dan rusaknya hak-hak dasar sudah terjadi dan akan semakin parah, sehingga melemahkan hak atas kehidupan yang bermartabat,” tulis
Para penulis menyerukan pendekatan multifaset untuk mengatasi dampak-dampak ini. Mereka merekomendasikan strategi seperti berinvestasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan ketahanan, mendokumentasikan dan melindungi pengetahuan masyarakat adat, mendorong keberlangsungan budaya, meningkatkan perencanaan pemulihan pascabencana, dan melestarikan sistem sosio-ekologis yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Dari Earth
