Klikhijau.com – Limbah pangan yang bersumber dari sisa-sisa makanan memang jumlahnya paling besar saat ini. Sejumlah negara termasuk Indonesia mengeluhkan besarnya limbah pangan yang bisa mencapai di atas 50 persen.
Tak hanya dari segi komposisi sampah rumah tangga yang dominan sampah organik, sampah jenis ini juga belum sepenuhnya terkelola baik. Umumnya hanya dibuang ke TPA sehingga menjadi beban lingkungan. Padahal, sampah organik diketahui juga berkontribusi terhadap gas rumah kaca.
Pemerintah Amerika serikat sedang serius memikirkan penanganan limbah makanan dengan membuat semacam strategi kebijakan.
Jim Giles, Analisis Pangan dan Karbon di Greenbiz, menuturkan, ada sejumlah manfaat bisa didapat dari strategi kebijakan penanganan limbah makanan. Diantaranya penghematan biaya, menekan angka kelaparan dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
Menariknya, rencana kebijakan ini hanya dijabarkan dalam dokumen tipis yakni delapan halaman. Meski terlihat sederhana, namun dokumen kebijakan ini dinilai akan berdampak positif bagi Amerika.
Beberapa pihak yang terlibat dalam rencana kebijakan ini antara lain ReFED, lembaga nonprofit dalam bidang limbah makanan, WWF, Dewan Ketahanan Sumberdaya Alam, dan Klinik Kebijakan Hukum Pangan dari Universitas Harvard.
Berikut poin-poin menarik dari kebijakan tersebut yang mungkin saja dapat direplikasi di tempat lain, termasuk di Indonesia.
-
Menjauhkan limbah organik dari TPA dan insinerator
Limbah organik yang volumenya sangat besar dipastikan akan dihentikan masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal itu karena dapat memicu gas metana sumber gas rumah kaca. Limbah organik sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai kompos dan lainnya.
Bagaimana cara menanganinya? Dalam draf kebijakan disebutkan bahwa akan diatur skema menaikan tagihan layanan jasa pengangkutan sampah dan larangan mencampur sampah organik dan jenis sampah lainnya.
Lalu bagaimana dampaknya bila diterapkan? Menurut data dari ReFED, cara ini memberi dampak positif tidak hanya berkurangnya sampah organik yang terbuang, tetapi juga menciptakan 18.000 pekerjaan baru tiap tahun hingga 2030.
Selain itu, upaya ini juga dapat menghindari 6 juta ton CO2 emisi ekuivalen, dan mengakselerasi kesuburan tanah dan keuntungan bagi perkebunan dan peternakan (dalam hal ini yang dibahas kondisi di Amerika Serikat).
-
Memperluas donasi pangan dan insentif
Fakta menunjukkan bahwa tidak sampah 10 persen dari kondisi suprlus pangan yang bisa didonasikan. Mengapa? Kebanyakan, kelebihan pangan hanya akan terbuang sia-sia.
Faktanya, di Amerika Serikat, satu dari 10 keluarga mengalami kekurangan pangan untuk bisa memberi makan anggota keluarga selama 2019 (bahkan ini terjadi sebelum pandemi).
Bagaimana? Kondisi di lapangan memperlihatkan, donor pangan hanya memperoleh bonus keringanan pajak saat mereka berdonasi pada organisasi amal.
Rencana kebijakan merekomendasikan untuk menambah opsi keringanan pajak pada mereka yang memberikan donasinya di luar organisasi seperti supermarket sosial yang menjual bahan makanan dengan potongan harga yang tinggi.
Solusi lain, memperluas program pandemi yang menciptakan rantai pasok baru antara petani dan konsumen.
Lalu, bagaimana dampaknya? Dipastikan skema ini dapat menekan angka kelaparan dan menaikkan taraf kesejahteraan petani.
-
Mengatur ulang label kadaluarsa makanan
Fakta di Amerika menunjukkan bahwa ada sekitar 85 persen warganya yang membuang makanan masih layak konsumsi akibat label kadaluarsa.
Merespons hal ini, Asosiasi Industri Pangan (di Amerika), lembaga perdagangan pangan, menginginkan agar pelabelan kadaluarsa pada makanan diatur ulang. Caranya dengan penggunaan dua label.
Label pertama adalah “best by” ini merujuk pada kondisi makanan yang relatif masih aman dikonsumsi meski cita rasa atau kandungan gizinya telah berkurang.
Label kedua adalah “use by”, di mana saat makanan melewati tanggal ini, berarti pangan harus benar-benar dibuang karena alasan keamanan bagi kesehatan.
Dengan skema kebijakan ini akan menyelamatkan lebih dari setengah juta ton pangan. Hal itu berarti dapat menghemat sebesar USD 2 miliar (lebih dari Rp 29 triliun) per tahun.
Kabarnya, rencana strategis ini sedang dalam proses pengajuan ke pihak Administratif Kongres di Amerika. Bila ini berhasil diterapkan, tentu bisa berdampak serius bagi pemulihan lingkungan.
Namun, yang terpenting adalah negara-negara dengan problem sampah organik semisal Indonesia juga dapat meniru skema kebijakan ini.
