Klikhijau.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mencanangkan reklamasi seluas 12,11 hektare di Kawasan Pulau Lae-Lae, Kecamatan Ujungpandang Kota Makassar dengan rencana pengerjaan Mei – Agustus 2023. Rencana ini mendapat respons penolakan dari Masyarakat pulau dengan menggelar parade perahu sembari membentangkan petaka sepanjang 30 meter bertuliskan “Tolak Reklamasi Pulau Lae-Lae”, Sabtu, (4/3/2023).
Masyarakat Lae-lae bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa menyatu dalam Koalisi Lawan Reklamasi Pesisir (KAWAL PESISIR) menumpangi ratusan peserta diikuti sedikitnya 500 orang.
“Kita lihat tadi ada kurang lebih 500-an orang dari berbagai elemen yang tadi ikut demo, ini aksi yang sudah beberapa kali namun aksi besar-besaran memang baru kali ini,” ujar Bahtiar Leo, tokoh Masyarakat Lae Lae, beberapa menit setelah pinis di Dermaga Pulau Lae-Lae.
Rute Parade dari Pesisir Pulau Lae Lae – Rotterdam – Dermaga Kayu Bangkoa – Pantai Losari – Lego-Lego – CPI – Pesisir Pulau Lae-Lae, berlangsung.
Penolakan warga pulau
Riak sorakan penolakan silih berganti dari warga yang tersebar di beberapa perahu disaksikan para pengunjung yang tengah berakhir pekan di sepanjang Anjungan Pantai Losari dan Kawasan Lego Lego yang tepat bersebelahan Masjid 99 Kubah, Center Point of Indonesia (CPI).
Daeng Tompo, seorang peserta aksi mengatakan dirinya turun pawai karena betul-betul menolak reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan mempertanyakan kenapa pemerintah kota tidak melarang.
“Harusnya kan melarang Pemerintah Kota melarang. Karena ini karena bisa membunuh saya di sini semua. Ini kami semua bisa terbunuh di sini karena tidak adanya ikan mau ke pesisir lagi. Air laut keruh dan volume air tambah tinggi bisa menenggelamkan Kota Makassar, seperti baru-baru ini air naik ke area pesisir yang sebelumnya tidak pernah terjadi,” terang nelayan yang memimpin massa aksi parade tersebut.
Sebagai masyarakat pulau, Daeng Tompo merasa tak dianggap dan tak didengar oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Ini murni masyarakat memang tidak suka karena tidak ada yang membela kita di sini. Harusnya kita yang terbela di sini, dan satu kata saja, saya menolak reklamasi. Kami semua tidak suka yang namanya reklamasi lagi, Sangat merugikan,” tegas pria bertubuh kekar itu.
Daei pengalaman sejau ini, Daeng Tompo menjelaskan sejak adanya reklamasi itu berdampak langsung terhadap kerusakan biota laut.
“Dulunya kami mancing di area pesisir ini, bisa panen setiap hari, namun sekarang tidak lagi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kini kita pergi mencari keluar itu karena reklamasi,” sambungnya.
Searah dengan yang ditegaskan Daeng Tompo, Bahtiar Leo menekankan bahwa penolakan reklamasi yang dilakukan tersebut menyangkut kehidupan masyarakat pulau. Menurutnya, jika itu dirusak berarti merusak kehidupan di pulau.
“Pencaharian kami di sini ya sebagai nelayan memancing. Pencari cumi-cumi, pencari udang itu yang pertama. Jika ada reklamasi akan merusak karan yang ada sebagai rumah ikan. Kedua palimbang (penyedia jasa penyeberangan; red), ketika ada reklamasi selanjutnya tidak menutup kemungkinan akan dibangun jembatan sehingga menutup sumber pencaharian warga,” urai nelayan yang akrab disapa Daeng Leo.
Daeng Leo mengaku tidak pernah ada pertemuan membahas kesepakatan dari masyarakat untuk pembangunan reklamasi.
“Belum pernah ada bahwa kita ini sepakat menerima ini reklamasi, lantas tiba-tiba datang begitu mau membangun, sehingga kami selalu berupaya menghalau mereka untuk masuk di pulau kami,” ujarnya.
Lebih jauh, Perwakilan Warga Lae-Lae itu, mengaku pernah ada pembahasan tentang reklamasi oleh Nurdin Abdullah (Mantan Gubernur Sulsel), yang saat itu juga memberikan sumbangan untuk pembangunan Masjid di pulau yang dihuni 2000-an jiwa.
“Saat pak Nurdin masih menjabat memang pernah datang sosialisasi sama masyarakat. Beliau pada waktu itu memang ada pembicaraan dia akan reklamasi di pulau ini sekitar 12,11 hektare dengan area dari bagian barat sampai bagian selatan Lae-Lae. Dan saat itu juga tidak ada pengambilan keputusan apalagi yang mengatakan masyarakat setuju,” kenang Daeng Leo.
“Waktu itu pak Nurdin datang namun dia tidak mengatakan harus reklamasi, hanya sebatas sosialisasi, Sekitar satu tahunan tiba-tiba datang lagi ini tanpa didahului diskusi bersama masyarakat,” tambahnya.
Secara tegas masyarakat mengarahkan tuntutannya pada dua poin besar:
Pertama, Membatalkan rencana reklamasi di pulau Lae-Lae yang akan merugikan masyarakat; Kedua, Melakukan pemulihan lingkungan, perlindungan hak lingkungan dan hak masyarakat dibandingkan kepentingan bisnis dan pengusaha serta melaksanakan partipasi bermakna.
