Klikhijau.com – Pada tahun 2024 ini, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, saatnya menyoroti beragam tantangan.
Tantangan yang semakin kompleks dan perlu disinkronkan dengan administrasi pekerjaan yang harus dirasakan masyarakat. Artinya seluruh esolan 1 harus memiliki hasil kerja yang berdampak pada masyarakat.
Keberhasilan pemerintahan tidak lagi dapat diukur hanya dengan kebenaran administratif. Saat ini, Menteri Siti mengatakan hal tersebut tidak lagi cukup. Hasil kerja juga harus mengalir dan dapat dirasakan oleh masyarakat
Menteri Siti juga menyampaikan bahwa birokrasi memiliki ciri khas tersendiri. Masyarakat juga memiliki persyaratannya sendiri.
Sementara itu, KLHK merupakan unit yang kewenangannya harus paling dekat dengan masyarakat. Jadi, hal ini tidak bisa dipungkiri.
“Kerja birokrasi harus semakin dekat dengan society. Saya menyebutnya sebagai akuntabilitas publik. Begitulah hasil kerja birokrasi itu harus diukur,” ujar Menteri Siti saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan KLKH Tahun 2024, Rabu 10/1 di Jakarta.
Menteri Siti juga mengatakan, jajaran eksekutif pemerintah termasuk ASN, regulasi, dan budaya kerja harus terus mendorong pemerintah untuk berperan sebagai simpul perundingan semua kepentingan dan mendukung stabilitas pemerintahan dan stabilitas negara.
“Dari sini saya hendak menekankan bahwa kerja kerja birokrasi pada akhirnya adalah menjaga konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi dan mengawal dampak pembangunan,” katanya.
Menteri Siti kembali menegaskan bahwa semua pekerjaan berorientasi pada dampak terhadap masyarakat. Reformasi birokrasi yang kita konsepkan adalah reformasi birokrasi yang bukan sekadar di atas kertas melainkan berdampak pada masyarakat .
KLHK menerapkan bahwa kerja birokrasi dengan filing dan writing. Artinya kerja dengan dokumen, ikatan khusus apalagi terkait perizinan mensyaratkan adanya hubungan hukum karena filing dan writing. Menteri Siti mengatakan kalau tidak ada filing atau writing, akan sulit diolah.
“Oleh karena itu, dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka konsep kerja filing and writing harus disesuaikan termasuk dengan konsep kerja digital saat ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Siti juga menegaskan bahwa rapat paripurna Kabinet pada tanggal 9 Januari telah ditetapkan tahun 2024 sebagai “tahun jalan tol pelayanan publik” melalui sistem digital.
Presiden Joko Widodo menargetkan tugas ini selesai pada Juni 2024. Inti dari reformasi birokrasi mencakup dimensi birokrasi yang berpengaruh. Birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, namun merupakan birokrasi yang tangkas dan cepat .
Tantangan dalam mencapai hal ini adalah integrasi layanan digital yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terus berupaya mewujudkan hal tersebut dan memperkuat landasan tersebut melalui berbagai peraturan.
Sebagai kunci pengembangan dan pengelolaan , saat ini terdapat tim digital Indonesia bernama GOVTECH. Penempatan yang mendasarinya adalah mendukung K/A sebagai pemimpin layanan ( bukan mengambil alih rekrutmen talenta digital terbuka; fokus sistem aplikasi digital prioritas, jaminan keberlanjutan digital prioritas dan penguatan kapabilitas keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
Pemerintah telah menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat transformasi digital dan langkah-langkah serta operasionalnya perlu dipersiapkan. KLHK juga telah berpadu dan berupaya untuk beradaptasi dengan maksud dan perkembangan tersebut.
Lima tujuan
Rapat koordinasi ini bagian menjadi dua rapat pleno dan beberapa seminar, dengan 6 konferensi ruang. Menteri Siti menjelaskan, diskusi tersebut setidaknya memiliki lima tujuan.
- Pertama, mengisi berbagai kesenjangan atau kelemahan pada beberapa agenda dan rencana yang sedang berjalan pada tahun 2024 serta mampu mengidentifikasi pekerjaan yang mengalami perubahan paradigma dalam 5-10 tahun terakhir dan perlu terus disempurnakan.
- Kedua, untuk dapat mengidentifikasi masalah lapangan yang kompleks dan perlu penyelesaian bersama.
- Ketiga, membangun dan menetapkan keterpaduan antar komponen KLHK di berbagai strata satker pusat dan di wilayah (UPT).
- Keempat, menjaring cara-cara teknik kerja dan prioritas menurut temuan lapangan.
- Kelima, melengkapi dan menempatkan setiap inisiatif dan inovasi yang muncul di setiap unit kerja KLHK termasuk unit kerja wilayah (UPT). ***
