Klikhijau.com – Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) intens dalam meningkatkan sinergitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kompetensi para pranata humas di internalnya.
Sinergitas pengelolaan peran Humas Pemerintah lingkup internal KLHK dilakukan melalui Bimtek Jabatan Fungsional Pranata Humas resmi dimulai pada Jumat, (08/09/2023) di Grand Cokro Hotel Jogjakarta.
Perhelatan Kongres Humas KLHK ini juga mendapat atensi langsung dari Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kepegawaian, Sekertariat Jenderal KLHK bersama Kementerian Kominfo RI serta Iprahumas Indonesia.
Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah dalam sambutannya mengatakan perhatian peran Pranata Humas mendukung aspek dalam meningkatkan peran Kementerian.
“Bagaimana mengorkestrasi kegiatan kita dan memberikan citra positif,” pesan Nunu.
Ditambahkannya bahwa manajemen kehumasan memiliki peran penting dalam menghubungkan peran pemerintah dan masyarakat sebagai audiens.
Selanjutnya bagaimana menyampaikan komunikasi 2 (dua) arah dalam menyampaikan program aksi kita tersebut kepada masyarakat.
“Tetap semangat dalam menjalankan tugas menjaga bumi, hutan dan lingkungan,” tutur Nunu Anugrah.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Hasyim Gautama mengatakan perlunya peningkatan kompetensi pelayanan informasi dan kehumasan.
“Turbelensi info digital sedemikian massif, peran netizen juga sangat dashyat terlebih pada isu-isu yang lagi trend,” terangnya.
Diterangkannya untuk kedepan pranata humas akan melakukan konversi angka kredit dari konvensional ke integrasi.
“Selanjutnya akan dikonversi nilai SKP menjadi besaran angka kredit sesuai besaran tabelnya dalam kenaikan pangkat dan penyesuaian,” jelas Hasyim.
Hasyim menambahkan, sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH), pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas SDM Pranata Humas
Melalui “aplikasi Simphoni” atau Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo ini kembali menyatakan dalam aplikasi ini berimplikasi pada berkurangya surat menyurat dan akses pengecekan mandiri.
Jika selama ini proses layanan dilakukan berbasis persuratan yang rumit dan membutuhkan proses panjang, aplikasi SImphoni diharapkan memberi kemudahan akses dalam layanan pembinaan secara digital kepada para Pranata Humas di seluruh Indonesia.
“Hampir mencapai jumpah 200 Pranata Humas yang telah selesai target konversinya dan seterusnya kepada 1500 orang lebih agar konversinya bisa masuk dan punya akun dalam layanan simphoni ini,” jelasnya lagi.
Dengan admin mandiri di ‘simphoni’ sebagai platform digital bukan hanya ssbagai pengajuan angka krdit tetap juga sebagai layanan uji kompetensi.
Kita juga mendorong peninjauan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya melalui Kementerian PAN-RB pada usulan jenjang level baru yakni ahli utama.
“Upaya ini tidak sekadar melakukan layanan, tetapi melakukan visi dan langkah bersama dalam membina pejabat fungsional Pranata Humas,” pungkasnya.
Ketua Umum lkatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) Thoriq Ramadani mengungkapkan pesan dari Bapak Presiden RI Joko Widodo tentang pentingnya membangun image positif dari pemerintahan.
“Kehadiran organisasi Iprahumas Indonesia merujuk Pasal 5 Angka 2 Permen PAN RB No. 6 Tahun 2014 “Instansİ Pembina (Kementerian Kominfo) bertugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi. Pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi Jafung,” beber Ketum Iprahumas.
“Berdasarkan Inpres 09/2015, Permen PAN RB 30/2011 dan Nomor 06 Tahun 2014 bahwa Dalam pengelolaan Komunikasi Publik adalah dengan menyampaikan kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat,” ungkap Thoriq.
Ia menegaskan bahwa tugas Humas Pemerintah adalah melaksanakan komunikasi antara pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam tujuan demi manfaat bersama.
“Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan Pemerintah, membangun citra dan reputasi positif,” jelasnya
Ketua Iprahumas Indonesia ini kembali membeberkan ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang Pranata Humas yakni Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi.
“Tentu dengan core values BerAKHLAK: Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” terangnya.
Bimtek ini juga menghadirkan Diskusi Panel bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Manajemen Karir Pranata Humas melalui Simphoni, Biro Kepegawaian KLHK, Jenjang Karir Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Uji Kompetensi Pranata Humas.
Kegiatan akbar kehumasan lingkup KLHK Tahun 2023, dipusatkan di Kota Pelajar, DIY.Jogjakarta dengan dihadiri puluhan peserta dari Pejabat fungsional Pranata Humas/Calon Pejabat fungsional Pranata Humas lingkup KLHK dari seluruh penjuru Indonesia.
