Klikhijau.com – Joe Biden dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-46 pada Rabu 20 Januari 2021 waktu setempat. Di hari pertamanya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-46, Joe Biden telah membuat beberapa kebijakan penting.
Diantaranya dengan menandatangani 17 tindakan eksekutif, 15 diantaranya adalah perintah eksekutif yang secara langsung membatalkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Dilansir Iflscience (20/01/2021), pemerintahan baru ini memiliki tiga perintah eksekutif yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Pertama dan terpenting, Amerika Serikat telah bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan Presiden Biden ingin agar AS menjadi pemimpin aktif dalam organisasi internasional tersebut.
WHO mengandalkan pendanaan dari negara-negara anggotanya dan AS telah lama menjadi kontributor nomor satu, yang memungkinkan organisasi tersebut melaksanakan tugasnya di seluruh dunia.
Mantan Presiden Trump menangguhkan pendanaan untuk organisasi kesehatan global dan menarik dukungan AS musim panas lalu setelah menuduh organisasi tersebut tidak efektif atau transparan mengenai hari-hari awal Pandemi COVID-19.
Ketika proses resmi keluar dari WHO pada 8 Juli 2020, jumlah kematian yang dilaporkan akibat COVID-19 adalah 133.002. Jumlah itu sekarang menjadi lebih dari tiga kali lipat.
Dua perintah eksekutif lagi akan fokus menangani pandemi. Gedung Putih era Biden meluncurkan “100 Days Masking Challenge,” menciptakan mandat untuk masker wajah dan pembatasan sosial di semua gedung federal dan wilayah federal termasuk negara bagian.
Ini juga akan membawa kembali “Direktorat Keamanan Kesehatan Global dan Biodefense,” dalam posisi yang dibuat selama pemerintahan Obama untuk menangani pandemi yang muncul di seluruh dunia.
Lembaga ini dibubarkan oleh Trump pada tahun 2018, dengan tanggung jawabnya diserap ke dalam peran lain.
Hal fundamental lain yang dilakukan Joe Biden di hari pertamanya sebagai Presiden AS adalah bergabung kembali dengan Perjanjian iklim Paris. Perjanjian global untuk membatasi kenaikan suhu bumi dari perubahan iklim hingga jauh di bawah 2 ° C (3,6 ° F) di atas tingkat pra-industri.
AS mengumumkan niatnya meninggalkan perjanjian Paris pada Juni 2017. Pada saat itu, ia bergabung dengan Iran dan Turki sebagai satu-satunya negara dengan pangsa emisi global lebih dari 1 persen yang tidak menjadi bagian dari perjanjian global. Perintah eksekutif akan memakan waktu 30 hari untuk diberlakukan.
Ada juga pencabutan dan pembatalan kebijakan lingkungan. Pemerintahan baru berencana untuk mencabut lebih dari 100 proklamasi, memorandum dan izin presiden yang ditandatangani selama empat tahun terakhir di rezim Trump yang memungkinkan pengembangan minyak dan gas di monumen satwa liar nasional, termasuk mencabut izin untuk Jalur Pipa Keystone XL yang kontroversial.
Presiden Biden juga mengumumkan niat untuk menghentikan pembangunan lahan di monumen nasional Bears Ears dan Grand Staircase-Escalante di Utah, monumen nasional Northeast Canyons dan Seamounts Marine di New England, dan memberlakukan moratorium sewa minyak dan gas di Arctic National Wildlife Refuge.
Perintah eksekutif juga akan menghentikan tembok perbatasan AS-Meksiko yang sebagian dibangun, yang konstruksinya mengancam satwa liar yang terancam punah, termasuk tempat perlindungan kupu-kupu di Texas.
17 perintah eksekutif Joe Biden
Secara spesifik, inilah 17 perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden ke-46 AS:
- Meluncurkan “100 Days Masking Challenge” berisi anjuran memakai masker selama 100 hari. Joe Biden juga meminta dilakukannya pembatasan sosial di seluruh wilayah federal dan negara bagian.
- Membatalkan kebijakan Trump yang menarik AS dari WHO dengan menjadikan Anthony Fauci sebagai kepala delegasi.
- Mengadakan posisi Koordinator Tanggap Covid-19 yang akan melapor langsung ke Biden dan mengelola upaya produksi dan pendistribusian vaksin dan peralatan medis
- Membatalkan Komisi 1776 pemerintahan Trump, mengarahkan pemerintahannya untuk meninjau tindakan mereka untuk memastikan kesetaraan rasial
- Memperpanjang moratorium penggusuran dan penyitaan nasional yang ada hingga 31 Maret 2021
- Bergabung kembali pada kesepakatan iklim Paris, sebuah proses yang akan memakan waktu 30 hari.
- Membatalkan saluran Keystone XL dan mengarahkan agensi untuk meninjau dan membatalkan lebih dari 100 tindakan Trump terhadap lingkungan
- Memperpanjang jeda pada pembayaran pinjaman pelajar dan bunga untuk orang AS dengan pinjaman pelajar federal hingga 30 September 2021.
- Mencegah diskriminasi di tempat kerja atas dasar orientasi seksual atau identitas gender.
- Mengharuskan non-warga negara untuk dimasukkan dalam sensus dan pembagian perwakilan kongres.
- Membentengi Defered Action for Childhood Arrivals (DACA). Program ini melindungi imigran yang masuk ke AS saat masih anak-anak.
- Menghapus kebijakan Trump tentang larangan masuk AS untuk pemegang paspor dari tujuh negara mayoritas Muslim.
- Membatalkan perluasan penegakan imigrasi Trump di Amerika Serikat.
- Menghentikan pembangunan tembok perbatasan dengan menghentikan deklarasi darurat nasional yang digunakan untuk mendanai itu.
- Mewajibkan pejabat cabang eksekutif untuk menandatangani janji etika yang melarang mereka bertindak untuk kepentingan pribadi dan mengharuskan mereka untuk menjunjung independensi Departemen Kehakiman.
- Mengarahkan direktur Office of Management and Budget (OMB) untuk mengembangkan rekomendasi guna memperbaharui peninjauan peraturan dan pembatalan sejumlah aturan Donald Trump.
- Memperpanjang penangguhan deportasi dan izin kerja untuk warga Liberia dengan tempat berlindung yang aman di Amerika Serikat hingga 30 Juni 2022.
Selamat bekerja Mr. Presiden!
