- Menunggu Bangau Pulang - 04/05/2024
- Pantai yang Bersalin Nama - 13/04/2024
- Gadis Iklim - 07/04/2024
Klikhijau.com – Ada hal miris jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bukan hanya karena mempeta-petakan masyarakat, tapi juga meneror pepohonan.
Dari empat kabupaten kota yang pernah saya kunjungi, Bulukumba, Maros, Gowa, dan Makassar, yang semuanya akan menggelar Pilkada serentak 2020 ini (kemungkinan ditunda).
Keempat kabupaten/kota itu, seperti pada kisah-kisah lalu, setiap jelang Pilkada, yang jadi sasaran tempat untuk sosialisasi bakal calon (balon) bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota salah satunya adalah pepohonan.
Mereka memaku pohon untuk memasang foto yang dilengkapi dengan pesan bijak dan senyum yang entah harus ditafsirkan apa?.
Fenomena itu sungguh menarik dan mencemaskan, sebab memaku pohon bisa sangat merusak pepohonan itu sendiri.
Padahal aturannya sudah jelas, tidak boleh memaku pohon, tidak boleh memasang alat peraga kampanye (APK) di pepohonan. Namun, tetap saja banyak yang bebal.
Mungkin mereka tidak tahu atau tidak mau tahu, tusukan-tusukan paku yang menancap pada pepohona bisa merusak fisik pohon. Ini pula yang barangkali menyebabkan pohon mudah tumbang di musim hujan. Paku berpotensi sebagai titik masuk bagi infeksi penyakit dan bakteri pada pohon.
Cintai yang di bumi dan di langit
Tusukan paku akan menyebabkan kerusakan dalam bentuk kompartementaslisasi pada pohon. Hal itu disebabkan pohon akan mengalami gangguan proses fisik dan biologis dalam tubuhnya. Itu disebabkan jika ada benda asing tertanam di dalamnya yang akan mengganggu proses fisiologi tanaman dan mengurangi tekstur kayu pada pohon
Kekuatan kayu pun akan berkurang karena pohon mudah terinfeksi penyakit seperti jamur dan bakteri karena banyaknya pintu bagi hama dan penyakit pada kulit pohon. Padahal kulit pohon adalah tameng terluar dari batang pohon.
Sedangkan batang adalah tempat yang sentral dan pertumbuhan pohon. Maka sangatlah mungkin, pepohonan yang banyak ditancapi paku dan dijerat benda lain sangat mudah rusak. Dalam jangka panjang sangat mungkin pepohonan akan melemah sehingga mudah tumbang dan cepat mengalami kematian.
Para Balon pemimpin daerah, rasanya penting merenungi dan menerapkan pesan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, DR Darhamsyah agar mencintai apa yang ada di bumi dan di langit, termasuk tidak memaku pohon.
“Cintailah olehmu apa yang ada di bumi, niscya akan mencintaimu apa yang ada di langit,” demikian bunyi Hadits. Siapapun yang memaku pohon untuk iklan, sejatinya mengiklankan diri bahwa dia tidak mencintai kehidupan. So, apakah pantas dipilih?” ungkapnya kepada Klikhijau.com beberapa waktu lalu.
Karhutla juga meningkat
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal International Forestry Review ini menunjukkan bahwa kebakaran lahan dan hutan (karhutla) meningkat jelang pilkada.
Penelitian tersebut melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai lembaga riset seperti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi PBB untuk pengembangan industri (UNIDO)
Penelitian itu mengungkapkan adanya tren peningkatan frekuensi titik api di sejumlah daerah pada setahun sebelum diselenggarakannya pilkada di Indonesia.
Menurut penelitian itu, sebelum pilkada, calon petahana cenderung mengeluarkan izin pengelolaan lahan yang diharapkan akan bisa meningkatkan peluang mereka untuk kembali terpilih dan melanjutkan ke periode pemerintahan kedua. Sementara itu, para calon penantang berkampanye dan menebar janji akan mengalokasikan lahan.
“Izin yang diberikan ini menunjukkan adanya koneksi politik yang menyebabkan kurangnya kontrol dalam menggunakan api untuk pengelolaan lahan. Di Kalimantan, pilkada justru dianggap sebagai penghalang (bukan solusi) bagi perjuangan mengatasi kebakaran hutan dan melindungi lingkungan Kalimantan yang dengan cepat memburuk,” tulis penelitian itu.
Pilkada serentak tunda
Teror virus corona memang melumpuhkan banyak hal, termasuk Pilkada serentak 2020 yang bakal ditunda. Komisi Pemilihan Republik Indonesia (KPU RI) resmi menunda tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Penundaan tahapan Pilkada telah diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomer 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tersebut.
Didik Prasetiyono, Direktur Eksekutif SCG Research & Consulting menuturkan, pada pokok berisi perintah kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk menunda tahapan Pilkada sebagai berikut:
- Penundaan pelantikan PPS, dan penundaan masa kerja kepada PPS yang telah dilantik.
- Penundaan verifikasi faktual calon perseorangan.
- Penundaan pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih
- Penundaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
“Tahapan-tahapan tersebut ditunda setelah KPU mempertimbangkan arahan WHO, Presiden RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penetapan kembali jadwal tahapan Pilkada akan dievaluasi pada Bulan Mei dan akan diputuskan kemudian hingga situasi Covid 19 tertangani,” kata Didik Prasetiyono di Surabaya, Minggu, 22 Maret 2019.
Penundaan Pilkada bisa pula menjadi akan menampah derita pepohonan lebih lama, sebab sosialisai para Balon pemimpin daerah akan lebih panjang. Dan sasaran tempat sosialisasinya, salah satunya adalah pepohonan.
