Tanda Tanya Besar di Balik Lenyapnya Izin Lingkungan di Omnibus Law Cipta Kerja

“Ironisnya, pemerintah menggelindingkan ide-ide pada UU omnibus law di tengah kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang mulai meningkat,” pungkasnya.

Prof Syafiuddin menduga, kemungkinan ada ide lain di balik penghapusan itu. Tetapi, kalua sekadar melindungi investasi agar tidak terhambat, sejatinya tidak harus menghapus aturan dan UU lingkungan.

“Saya pikir perlu ada pasal pengganti yang tetap memberi pembatasan bagi pemberian izin yang tidak mengindahkan timbulnya dampak bagi lingkungan,”terangnya.

Omnibus Law Cipta Kerja menjadi salah satu andalan pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Pemerintah berniat merampingkan peraturan demi memperlancar investasi. Pemerintah menyatakan akan menyelaraskan 1.244 pasal dari 79 undang-undang ke dalam RUU Cipta Kerja.

[irp]