Tanda Tanya Besar di Balik Lenyapnya Izin Lingkungan di Omnibus Law Cipta Kerja

Pendapat serupa dikatakan Rizki Anggriani Arimbi, Koordinator Wilayah, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, penghapusan izin lingkungan akan memperlebar ketimpangan penguasaan sumber-sumber agrarian. Serta perampasan tanah-tanah rakyat akan semakin massif dan luar biasa.

“Cilaka cika (Sial kawan). Keselamatan rakyat, lingkungan dan masa depan dikorbankan demi investasi,” tegas Rizki pada Klikhijau, Senin 17 Februari 2020.

Menurut Rizki, penghapusan izin lingkungan juga memungkinkan actor atau pelaku korporasi bernafas legah. Bila ada tindakan pengrusakan, mereka tidak akan dipidana lagi dan hanya diberi sanksi.

“Ada izin dan AMDAL saja kerusakan sangat massif apalagi kalau tidak ada,” katanya.

[irp]

Pemerintah harus tetap berpihak pada lingkungan

“Mungkin Pemerintah menganggap pasal 40 UU 32 itu menjadikan pengurusan perizinan usaha demikian birokratis sehingga perlu dipangkas. Padahal, banyak negara maju di dunia yang pertumbuan ekonominya bagus, tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungannya,” jelasnya.

Prof Syafiuddin, menyayangkan penghapusan ini, mengingat dimensi lingkungan adalah hal fundamental dalam pembangunan. Bila lingkungan hancur, kehancurannya tidak saja merugikan dunia usaha tetapi menaikkan biaya sosial dalam jangka Panjang yang akan ditanggung oleh masyarakat khususnya kaum marjinal.