Klikhijau.com – Rencana pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan pembangunan rendah karbon bisa memperluas penyerapan pekerja hijau (Green Jobs) di berbagai sektor usaha.
Itu sebab, siapa pun warga sedianya bisa menekuni profesi ini, karena Green Jobs tidak hanya untuk mereka yang menguasai satu rumpun pengetahuan saja. Pada 2045, pemerintah memperkirakan akan tercipta 15 juta lapangan pekerjaan baru.
Koaksi Indonesia, organisasi nirlaba yang berperan sebagai simpul jejaring dan simpul pembelajaran untuk solusi dan aksi inovatif yang berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah Nusantara, menyatakan, peluang penyerapan sumber daya manusia pada sektor ramah lingkungan harus mendapat perhatian serius pemerintah dan para pemangku pihak agar populasi pekerja produktif dalam bonus demografi bisa terserap dan mampu berkiprah menjadi pekerja hijau.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, per 2020 hingga 2035, populasi pekerja produktif akan mencapai 70 persen dari total seluruh penduduk Indonesia.
Agar bonus demografi bisa menjadi berkah, Koaksi Indonesia mendorong pemerintah untuk membuka seluas-luasnya akses pendidikan lebih tinggi secara memadai agar keunggulan kompetitif populasi usia produktif bisa meningkat di tingkat regional, nasional dan global melalui peluang kerja berkualitas.
“Koaksi mendukung Green Jobs dari hulu ke hilir. Dengan adanya kebijakan, pendanaan dan pengembangan teknologi, serta pengembangaan diri untuk sisi SDM. Ke depan ekonomi Indonesia harus bergerak kesana, maka demand-nya harus dibangun dengan pengetahuan yang memadai,” tegas Verena Puspawardani, Direktur Program Koaksi Indonesia pada kegiatan Green Jobs Summit 2023 di AONE Hotel, Jakarta pada 19 Desember 2023.
Menyoal siapa saja yang bisa menekuni Green Jobs, akademisi Universitas Indonesia Dr. Gracia Paramitha, PhD menegaskan kolaborasi yang kuat bisa terjadi jika semua pihak memiliki pemahaman yang kuat mengenai Green Jobs. “Green jobs merupakan seluruh usaha atau kegiatan yang memberikan dampak baik lingkungan hidup tidak hanya milik fakultas teknik dan MIPA, maka bisa lintas jurusan,” tambah Gracia.
Sementara, Manajer Advokasi dan Kebijakan Koaksi Indonesia, A. Azis Kurniawan mengatakan di negara berkembang dan sedang berkembang Green Jobs juga mencakup lapangan pekerjaan bagi para manajer, ilmuwan dan teknisi. Sementara remaja, petani, penduduk desa dan penduduk perkampungan miskin adalah pihak yang bisa mendapatkan manfaat dari para pekerja hijau. Di sisi lain, tambah Azis, target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025 secara tersirat juga mendorong lahirnya lapangan lapangan pekerjaan untuk bidang ramah lingkungan.
“Kita akan punya cukup banyak lapangan kerja yang baru. Misalnya, yang menarik pada 2025 – 2040 untuk energi baru dan terbarukan (EBT) bisa menciptakan lapangan 1,2 juta lapangan kerja di bidang teknik (direct jobs), sedangkan untuk pengembangan non teknisnya juga dibutuhkan seperti akuntan yang jumlahnya jauh lebih besar,” jelasnya.
Aziz menambahkan, untuk jadi negara maju pada 2045 nanti, peluang bonus demografi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dengan persyaratan rendah karbon untuk menujukkan bahwa Indonesia mendorong ke arah yang lebih hijau.
Pada Green Jobs Summit 2023, turut hadir Pj. Tim Pendaftaran dan SIORMAS, Kementerian Dalam Negeri Yodie Indrawan, S.STP, MA. Menurut dia, perluasan dan peluang Green Jobs pada 2045 menjadi tantangan tersendiri di Indonesia. Oleh karenanya, pengetahuan mengenai Green Jobs sangat penting untuk disebarluaskan dengan memberdayakan komunitas dan organisasi kemasyarakatan di pusat dan daerah.
“Pengenalan Green Jobs di Indonesia masih pada tahap level awal (pemula), belum seperti di Eropa. Kita masih mengenalkan. Membangun pondasi awal menjadi tantangan kita. Ini menjadi kendala utama dalam memasarkan Green Jobs di tingkat masyarakat. Yang kami inginkan, kami bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan beberapa jaringan lain untuk mengembangkan Green Jobs. Karena jika sendirian kami tidak mampu,” papar Yodie di hadapan 132 peserta yang hadir di acara Green Jobs Summit 2023.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, tambah dia, juga akan memastikan adanya penciptaan lapangan kerja dan kelestarian lingkungan yang berlangsung secara sinergi. Sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang menjangkau seluruh kawasan Indonesia.
Untuk memperluas pemahaman masyarakat itu, Pj. Tim Pengawasan Ormas Asing dan Lembaga Asing Kementerian Dalam Negeri, Abdul Gafur S.STP, M.Si, menjelaskan narasi terkait Green Jobs sedianya sampai ke pemerintah daerah. Dengan begitu, tambah dia, pemerintah daerah bisa merawat atau mengawal kegiatan Koaksi Indonesia sampai ke level masyarakat, terutama untuk masyarakat berkebutuhan khusus.
Menurut Abdul Gafur, pemimpin di daerah harus peka terhadap isu lingkungan. Sedangkan peran para pemuda jelasnya, menjadi krusial untuk membantu pemerintah daerah memahami peluang mengenai Green Jobs.
“Ke depan kementerian terkait harus ada untuk berbicara transisi energi dan memberikan informasi terkait peluang kerja yang hijau, contohnya dari Kemenaker, SDM dan UMKM,” tambah Abdul Gafur.
Di Sektor Energi, mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang handal juga menjadi tantangan tersendiri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) punya pekerjaan besar untuk mempersiapkan SDM handal untuk mendukung pembangunan ramah lingkungan melalui program transisi energi. Pekerjaan ini harus bisa dijalankan secepatnya untuk memuluskan implementasi pembangunan dengan emisi bersih (Net Zero Emission).
Endang Widayati S.T., M.T dari PPSDM EBTKE (KESDM) mengatakan pemerintah juga menyasar kolaborasi dengan komunitas dan media massa terkait penyiapan SDM handal. “Energi itu merupakan kebutuhan utama maka itu harus aman, andal dan ramah lingkungan. Kita siapkan juga standar kerja kompetensi yang menjadi patokan dan sertifikasi. Selain itu berkolaborasi untuk menjadi tenaga teknis yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Ada yang berasal dari bioenergi, solar, hidro.”
Sub Koordinator Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Badan Usaha Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja Victoryando Shandesz Joseph mengatakan mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), ada kenaikan angkatan kerja 13,6 juta per tahun.
Permasalahan sosial ke depan akan semakin kompleks jika pemerintah dan para pihak melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan baik. Untuk mengembangkan SDM Kemenaker menurut Victoryando, kini menembangkan talenthub.kemnaker.go.id.
“Talent Hub, ada banyak potensi untuk mengembangkan keahlian dan usaha di bidang digital. Nanti kita capture jika ada memiliki minat dan bakat maka diundang untuk melatih sesuai dengan minat bakat. Nanti bisa mendapatkan sertifikasi. Dan bagaimana mencoba untuk
wirausaha, strategi yang dijalankan lebih pada mendorong. Laman bisa diakses untuk mencari kerja sesuai dengan keterampilan yang ada,” ungkapnya.
Suara Komunitas Menyambut Era Green Jobs
Sejumlah pegiat Green Jobs juga urun inisiatif mengenai serapan pekerja hijau yang nyata di Indonesia pada Green Jobs Summit 2023. New Energy Nexus Indonesia misalnya, mendirikan usaha rintisan Sumba Sustainable Solutions, untuk bisa meningkatkan akses listrik di Nusa Tenggara Timur. Demi mengentaskan kemiskinan.
Sementara Rizky Satrio Nugroho, Vice President of Business Development Rekosistem mengatakan pegiat pekerja hijau tak hanya lahir dari perguruan tinggi saja. Rekosistem tegas Rizki, juga merangkul pelaku sektor usaha yang selama ini dipandang sebelah mata, yakni pemulung.
“Profesi pemulung itu mempunyai settle income dan terus menambah jumlah participant. Sekarang sudah di upgrade, tahun depan setelah next funding akan mendapatkan job yang lebih besar lagi.” ungkap Rizky Satrio Nugroho.
