Pemerintah Sedang Mengembangkan Strategi Nasional Industri Bambu Rakyat

oleh -239 kali dilihat
Pemerintah Sedang Mengembangkan Strategi Nasional Industri Bambu Rakyat
Wamen LHK, Alue Dohong pada forum diskusi Strategi Nasional Industri Bambu Rakyat: Inisiasi Desa Bambu Agroforestri di Indonesia, yang diselenggarakan di Badung, Provinsi Bali, Senin (14/12/2020) - Foto/Ist

Klikhijau.com – Pemerintah sedang mengembangkan strategi nasional industri bambu rakyat diantaranya dengan pembangunan 1.000 desa bambu. Program ini merupakan  bagian dari upaya merespons potensi bambu yang melimpah di Indonesia.

Sebagai salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), bambu memiliki perspektif nilai ekonomi, konservasi, dan budaya. Bambu juga dikategorikan sebagai bahan yang bisa digunakan sebagai pengganti kayu.

“KLHK mempunyai program Perhutanan Sosial yang dapat dijadikan areal untuk mengembangkan penanaman bambu. Dari target 12.7 juta ha, 1.000 desa bambu ini bisa dilakukan sebagian di areal Perhutanan Sosial dengan pola bambu agroforestry,” kata Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Senin 14 Desember 2020.

Wamen Alue Dohong menegaskan, keberhasilan program ini memerlulan keseriusan mulai dari sektor hulu, tengah, hingga hilir. Selain itu, koordinasi antar K/L yang berkaitan, dan antar pemda, serta pemangku kepentingan juga penting.

KLIK INI:  Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial dan TORA se-Indonesia

“Untuk bagian hulu akan lebih mudah, kita ajak masyarakat untuk bersama menanam. Yang menjadi tantangan adalah market atau pasar. Oleh karena itu, harus dibangun model bisnisnya antara petani dengan perusahaan sebagai offtaker sehingga terjalin kemitraan,” katanya.

Lebih lanjut, Wamen Alue menyampaikan di KLHK ada sejumlah Eselon 1 yang bisa bekerja sama dari segi hulu, yaitu Ditjen PSKL, Ditjen PDASHL, Ditjen KSDAE, dan Badan Litbang dan Inovasi.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang hadir secara virtual mengatakan pihaknya setuju untuk melakukan pengembangan tanaman bambu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan model usaha.

Selain itu, perlu pendampingan untuk cara mengelola bambu misalnya kerjasama dengan kementerian RISTEK untuk mengembangkan teknologi pengembangan bambu.

“Jika permintaan pasar lebih banyak dan harganya bagus, serta secara ekonomi menguntungkan untuk masyarakat, mereka akan tergerak untuk industri bambu. Yang penting lagi, kalau melihat pengalaman dari bio diesel dengan pohon jarak, jangan sampai masyarakat kapok karena disuruh menanam komoditi tertentu, tetapi tidak ada offtakernya,” ungkap Teten.

Bambu merupakan komoditi strategis, dan Indonesia peringkat ke-3 penghasil bambu di dunia. Upaya yang tidak kalah penting kedepan yaitu bagaimana bambu dikelola dalam skala ekonomi untuk keperluan dalam negeri dan potensial untuk pengganti kayu dan untuk ekspor.

KLIK INI:  Gubernur NTT Siap Kembangkan Bambu sebagai Tanaman Agroforestry