1 Dekade Pulse Lab Jakarta: Konsisten Dorong 5 Prinsip Inovasi Data untuk Pembangunan Berkelanjutan

Klikhijau.com - UN Global Pulse bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merayakan pencapaian Pulse Lab Jakarta selama lebih dari satu dekade.

Perayaan ini ditandai dengan pertemuan para pakar untuk mendiskusikan pentingnya data inklusif dan memperkenalkan lima prinsip inovasi data “Quintet of Change” untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Diskusi yang digelar pada 22-23 Juni 2023 menampilkan dua topik diskusi utama yaitu “Inovasi Data Inklusif untuk Masa Depan Digital yang Berkeadilan” dan “Katalisasi Inovasi melalui kemampuan lima prinsip perubahan inovasi data ‘Quintet of Change’ di Asia Pasifik”.

Pulse Lab Jakarta didirikan tahun 2012 sebagai hasil dari KTT G20 tahun 2008 yang didorong oleh kebutuhan untuk merespon krisis global, seperti krisis finansial dan krisis yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Kersten Jauer, Deputy Director, Strategic Planning and Monitoring, Executive Office of the UN Secretary-General, mengatakan bahwa Indonesia adalah ketua negara-negara ASEAN dan sekaligus merupakan mitra global pembangunan yang efektif dalam pembangunan. Salah satunya dibuktikan dengan 10 tahun pencapaian Pulse Lab Jakarta.

Dengan prestasinya, Pulse Lab Jakarta kini bertransformasi menjadi UN Global Pulse Asia Pasifik yang ditujukan untuk bisa memfasilitasi akselerasi kemitraan analitik yang lebih masif. Strategi ini berkaitan erat dengan semakin pentingnya peran kawasan Asia Pasifik yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat, serta tercatat sebagai pengguna akses digital paling signifikan secara global.

“PBB mengapresiasi Pulse Lab Jakarta yang terus berinovasi dan mengarusutamakan penggunaan data dalam pekerjaan sehari-hari. Data inklusif penting agar pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran karena menyertakan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Integrasi data inklusif akan melahirkan inovasi dan tinjauan strategis yang berkontribusi pada pembangunan kawasan Asia Pasifik di masa depan. Investasi terhadap solusi inovatif tersebut perlu terus dikembangkan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujar Valerie Julliand, UN Resident Coordinator Indonesia dalam sambutannya saat pembukaan acara.

Penyediaan data inklusif masih terkendala oleh berbagai tantangan di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Widaryatmo, Perencana Ahli Madya, Direktorat PKPM, Kementerian PPN Bappenas, yang mengakui bahwa minimnya data justru mempersulit pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan program bantuan yang tepat sasaran.

“Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Insentif Pemerintah (BIP), Program Kartu Sembako, dan lainnya hanya mampu mencapai sebanyak 45,7 persen penerima bantuan, atau lebih rendah dari target program, yaitu 50 persen,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Rahma Utami, Founder and Knowledge Director Suarise yang menyatakan sulitnya mencari data penyandang disabilitas.