Klikhijau.com – Lembaga Kajian Demokrasi dan Aktivisme Masyarakat Sipil Public Virtue Research Institute (PVRI) menyesalkan tindak represif aparat keamanan terhadap warga di Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/8/2023) lalu, yang sampai menyebabkan terganggunya proses belajar anak-anak di sekolah, puluhan masyarakat luka-luka, dan 11 siswa dilarikan ke rumah sakit.
Sebelum ada konsultasi dan persetujuan dari warga setempat, Public Virtue mendesak Pemerintah untuk menghentikan pembangunan Kawasan Rempang Eco-City
Juru Bicara PVRI Stanislaus Axel Paskalis menyatakan, “Tindak represif akan terus berulang selama pemerintah, khususnya aparat kepolisian dan TNI, tidak belajar dari kasus-kasus yang lampau.
Pembangunan yang tanpa konsultasi dan partisipasi warga adalah pembangunan yang tidak demokratis. Setelah kasus Air Bangis dan Wadas, kasus di Batam memperparah situasi kemunduran demokrasi di bawah kepresidenan Jokowi.”
Axel menambahkan, “pemerintah sering mengklaim bahwa kebijakan mereka berdasarkan Pancasila, artinya mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mengarahkan pembangunan pada keadilan sosial. Namun pemaksaan proyek strategis nasional dan kekerasan aparat yang terjadi di Batam justru menunjukkan Pancasila hanya menjadi alat retorika politik semata.”
“Jika Pancasila benar-benar diamalkan, Pemerintah harus menghentikan penggunaan kekerasan oleh polisi terhadap warga. Pembangunan yang berkeadilan harus mengedepankan musyawarah. Sikap penolakan warga harus pemerintah hormati.” ujarnya.
Public Virtue juga menyesalkan bahwa hingga saat ini, tidak ada partai politik yang terbuka mengkritik penerapan Proyek Strategis Nasional di Indonesia.
“Dalam demokrasi, peran partai politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dari Pemerintah berada dalam kontrol politik rakyat melalui perwakilan partai-partai di DPR RI. Agar tidak merugikan masyarakat.”
Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Naziful Haq, Communication Officer PVRI juga menegaskan bahwa pembangunan seharusnya mengedepankan pendekatan kemanusiaan daripada mengedepankan keuntungan triliunan rupiah, apalagi jika hanya mengikuti kehendak pihak swasta.
“Adanya pemaksaan proyek pembangunan dan tindakan represif aparat di Pulau Rempang mengindikasikan belum berubahnya kinerja Pemerintahan Jokowi dalam pembangunan. Masih mengutamakan pendekatan keamanan melalui pengerahan besar-besaran aparat di lapangan. Padahal brutalitas aparat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.” ujar Naziful Haq.
Lebih lanjut, Naziful Haq menjelaskan, “Warga Pulau Rempang punya hak untuk diperlakukan adil, terutama anak-anak. Hanya karena atas nama Proyek Strategis Nasional bernilai triliunan rupiah, warga masyarakat jadi menderita dan anak-anak jadi trauma bersekolah karena terkena gas air mata.”
“Pemerintah harus belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi, dan mulai berhenti untuk memaksakan kebijakan pembangunan dan menghaluskan kekerasan di lapangan dengan bahasa ‘penertiban’, ‘pengamanan’, dan sejenisnya. Itu cermin kebijakan yang tidak demokratis” tutupnya.
Penggusuran Desa-desa di Kawasan Rempang Eco-City
Pada Kamis 7 September 2023, sebanyak 16 desa terancam digusur lantaran Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Kawasan Rempang Eco-City, sebuah kawasan industri seluas 17 hektar yang bakal digarap PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan Arta Graha milik Tommy Winata, dengan nilai investasi Rp 381 triliun pada 2080.
Warga menolak pembangunan dan polisi merangsek masuk, menembakkan gas air mata. Represi aparat melukai sejumlah murid luka-luka, 11 siswa dilarikan ke rumah sakit, 6 orang warga ditangkap, dan puluhan orang luka-luka akibat gas air mata.
Public Virtue Research Institute mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mengawal dan memprotes kekerasan aparat yang terjadi selama pembangunan Proyek Strategis Nasional.
