Klikhijau.com – Indonesia telah berkomitmen untuk penanganan masalah sampah laut. Hal tersebut di tegaskan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di hadapan sekitar 26 duta besar negara sahabat dalam kegiatan ASEAN Coastal Clean Up 2019.
Persoalan ini juga menjadi masalah yang dihadapi negara lain secara global. Diperkirakan sekitar 80 persen polusi laut berasal dari kegiatan di darat.
10 negara anggota ASEAN dan 16 negara mitra ASEAN ikut dalam kegiatan ASEAN Coastal Clean Up 2019 di Taman Wisata Alam Mangrove, Angke Kapuk. Menteri LHK menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis terkait masalah ini.
“Kami menyadari bahwa tantangan ke depan akan lebih besar. Hanya melalui kerja sama dan kolaborasi kami dapat mengatasi masalah penting ini,” kata Menteri Siti.
Indonesia telah membuat komitmen mengurangi limbah padat hingga 70 persen pada 2025. Ini terkait dengan pengurangan polusi laut dari kegiatan berbasis darat.
Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Selain itu, Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik telah disusun melalui berbagai kegiatan yang dilakukan semua pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah daerah, bisnis, masyarakat, telah mengambil inisiatif dan inovasi dalam memerangi masalah ini.
“Dalam pengaturan nasional dan sub-nasional kami, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting,” ungkap Menteri Siti.
Selain penguatan di dalam negeri melalui kolaborasi semua pihak, Pemerintah Indonesia juga terlibat aktif mengatasi pencemaran laut dalam kerangka kerja sama internasional.
Indonesia terus menekankan pentingnya Resolusi tentang Perlindungan Lingkungan Laut dari Kegiatan Berbasis Darat. Resolusi ini kemudian diadopsi pada Sesi Keempat Majelis Lingkungan PBB (UNEA-4) di Nairobi, Kenya.
Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai pertemuan internasional di tingkat ASEAN, khususnya penguatan komitmen kolaboratif guna mencegah, serta mengurangi sampah laut yang dihasilkan dari kegiatan berbasis laut dan darat.
