- Pantai yang Bersalin Nama - 13/04/2024
- Gadis Iklim - 07/04/2024
- Anak Kecil dalam Hujan - 30/03/2024
Klikhijau.com – Indonesia telah melakukan sejumlah langkah-langkah koreksi di sektor hutan dan penggunaan lahan selama beberapa tahun terakhir.
Pemerintah juga telah memperkenalkan langkah-langkah baru untuk melindungi hutan, khususnya hutan primer dan lahan gambut, termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah membangun sistem yang menekankan pada aspek pencegahan karhutla.
Dimulai dengan membangun sistem pemantauan titik panas, patroli terpadu, dan satuan tugas mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tapak.
“Melalui sistem deteksi dini berbasis web (sipongi.menlhk.go.id), yang baru saja mendapat penghargaan dari Wakil Presiden RI kemarin, kita dapat mendeteksi titik panas dari satelit yang merupakan gabungan data dari satelit LAPAN, NASA, dan Himawari, yang dapat diakses publik,” ujar Menteri Siti, Kamis, 16 Oktober 2019.
Di samping itu, pemerintah juga menerapkan penegakan hukum karhutla, melalui penyegelan terhadap perusahaan yang terlibat karhutla. Pada aspek pencegahan, salah satu strateginya yaitu dengan membantu masyarakat menyiapkan lahan tanpa bakar serta menjamin kesejahteraannya melalui pemberdayaan masyarakat.
Tentang pengeloaan sampah
Terkait hal ini, Dubes Jepang, Masafumi Ishii menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam penanganan karhutla, melalui upaya-upaya yang sistematis.
“Saya merasa senang mengetahui karhutla di Indonesia dapat ditangani dengan baik. Ke depan, perlu ada upaya-upaya agar kejadian ini tidak terulang. Tentu hal tersebut tidak lepas dari persoalan kondisi sosial masyarakat. KLHK dan Jepang-Indonesia Cooperation Agency (JICA), dapat bekerjasama mewujudkan program gerakan masyarakat dalam pencegahan karhutla ini,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri Siti juga menyampaikan Indonesia tengah mengembangkan manajemen pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah sejak dari rumah, hingga proses mengolah sampah menjadi energi. Jepang sendiri memiliki teknologi yang disebut “Osaki System” dalam pemilahan dan pengolahan sampah.
“Jepang memerlukan waktu sekitar 10 tahun untuk membiasakan masyarakatnya dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Salah satu strateginya yaitu dengan memasukkan pengelolaan sampah ke dalam sistem pendidikan. Pengalaman seperti ini yang dapat kami bagikan dengan Indonesia,” tutur Dubes Masafumi Ishii.
Keberhasilan Jepang dalam mengelola danau juga dapat menjadi inspirasi. Menteri Siti memuji Jepang yang mampu mengelola Danau Biwa dari danau yang kotor menjadi tujuan wisata yang indah, dan mengusulkan dilakukan kerjasama pengelolaan sister lakes dengan danau Limboto di Gorontalo.
“Saya berharap program sister lake ini dapat terwujud. Berbagai best practices yang telah sukses dilakukan pemerintah Jepang, bisa kita terapkan pada danau Limboto. Dalam waktu dekat, kami mengundang Jepang untuk melakukan riset lapangan di sana,” ujar Menteri Siti.
