Klikhijau.com – Kabar tak sedap mewarnai prosesi diskusi bertajuk “Masa Depan Orangutan Tapanuli dan Ekosistem Batang Toru” yang digelar di Tebet, Jakarta (9/03/2023). Pasalnya, sebelum diskusi dimulai, empat Orang Tak Dikenal (OTK) berupaya membubarkan diskusi.
Diskusi ini digelar oleh Satya Bumi dan sejumlah civil society organization (CSO) seperti SIEJ, WALHI, LBH Pers dan lainnya.
Sejatinya, diskusi digelar pada pagi hari, namun sosok OTK terlihat marah-marah dan meminta agar diskusi tak dilanjutkan. Situasi ini tentu mengganggu kesiapan diskusi.
Sejumlah pihak menyayangkan situasi ini karena merusak kebebasan berpendapat, terlebih terjadi di Jakarta.
Dilihat dari narasumber yang hadir antara lain akademisi, anggota DPR RI, perwakilan media, WALHI dan sektor usaha, diskusi ini sejatinya berjalan menarik. Meski sempat dikacaukan oleh OTK, diskusi ini dikabarkan tetap diselenggarakan hingga selesai. Namun, siapa dan mengapa OTK ini mengacaukan diskusi tentu sebuah tanda tanya besar.
Kronologi
Pada Kamis 9 Maret, sekitar pukul 10.30 WIB diskusi publik siap-siap mau dimulai di salah satu kafe di kawasan Tebet Jakarta Selatan. Tiba-tiba 4 orang tak dikenal datang ke lokasi acara dan salah seorang di antaranya marah-marah dengan nada membentak meminta diskusi dibubarkan.
Sempat ditenangkan oleh panitia, namun yang bersangkutan tetap berkeras agar diskusi tidak dilanjutkan dan melabrak kursi dengan emosi. Salah seorang pria ini mengaku dari Salemba, Jakarta Pusat tanpa mau menjelaskan berasal dari lembaga mana.
Ketegangan ini berlangsung sekitar 15 menit, dan akhirnya mulai mereda setelah panitia membawa yang bersangkutan ke lantai bawah untuk berdiog dan panitia menjelaskan konteks acaranya. Pelaku sempat tidak terima akhirnya panitia memanggil petugas keamanan. Hingga pukul 12 WIB siang ini diskusi tetap berlangsung.
Diskusi orang utan Tapanuli ini adalah respon atas liputan kolaborasi 5 media nasional beberapa waktu lalu yang mengangkat masalah ancaman PLTA pada bentang alam Batang Toru, Sumatera Utara.
Sejumlah permasalahan proyek diungkap dalam liputan kolaborasi tersebut. Selain ancaman terhadap kawasan dan habitat orang utan, PLTA juga dibangun di atas kawasan yang dinilai merupakan sesar bencana. Sudah banyak kejadian bencana longsor menewaskan korban jiwa manusia, termasuk para pekerja di kawasan tersebut.
Selain itu, proyek PLTA yang diklaim untuk menghadirkan energi bersih ini juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Proyek dinilai berpotensi menimbulkan keuangan negara.
“SIEJ atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia menyayangkan tindakan pembubaran diskusi yang digelar Satya Bumi dan sejumlah CSO ini. Diskusi publik untuk merespon liputan kolaborasi media yang SIEJ inisiasi ini, harusnya tidak disikapi dengan tindakan atau upaya pembubaran,” jelas Joni.
Menurut Joni, diskusi merupakan sebuah dialektika di alam demokrasi. Bagi pihak yang tidak setuju, mestinya mengedepankan pendekatan dialog. Sebab kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi oleh konstitusi.
“Kalau pembubaran diskusi dibiarkan, maka hal ini akan mengancam demokrasi. Pemerintah berkewajiban melindungi hak warga negaranya dalam berpendapat,” tutup Joni.
