- Pantai yang Bersalin Nama - 13/04/2024
- Gadis Iklim - 07/04/2024
- Anak Kecil dalam Hujan - 30/03/2024
Jakarta, Klikhijau.com – Persoalan lingkungan masih jadi pembicaraan yang enggan usai. Sebab diliputi berbagai permasalahan. Setiap daerah memiliki permasalah lingkungan yang sulit teratasi, khususnya sampah , pencemaran sampai penurunan kualitas udara.
Persoalan tersebut memaksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya meminta pemerintah daerah melalui dinas lingkungan untuk lebih cepat dan tanggap dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan bahaya yang fatal.
Penanganan masalah lingkungan, menurut Siti adalah hak masyarakat yang sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah, seperti pencemaran dan penurunan kualitas udara harus ditangani dengan baik oleh pemerintah. Sebab kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang baik kini terus meningkat.
KLIK INI: Respons Rilis KLHK, Masyarakat Ruteng Gencar Perangi Sampah
“Masalah lingkungan kini sudah menjadi perhatian publik bahkan menjadi perhatian politik. Karena itu peran daerah amat penting. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan di daerah harus berperan sentral,” ujar Menteri Siti dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Jakarta, Rabu 27 Februari lalu.
Pada rapat dihari Rabu itu, Siti menekankan perangkat pemerintahan daerah dituntut untuk selalu mengikuti dinamika persoalan lingkungan dan solutif dalam menyelesaikannya. Pemerintah pusat mendukung melalui perangkat kebijakan dan intervensi sesuai kewenangan.
Penyampaian tersebut dirasa cukup efekti sebab dihadiri sekitar 300 peserta yang berasal dari dinas lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah. Penyampaian itu langsung didengar oleh pejabat daerah yang menghuni dinas lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan secepat mungkin.
KLIK INI: Pemkot Kendari Komitmen Menggalakkan Pembangunan Berbasis Lingkungan
Pada kesempatan tersebut, Siti mengambil contoh masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau akhir-akhir ini. Ia menegaskan, pemerintah pusat dan Pemda beserta lembaga lain sudah turun tangan untuk mengendalikannya. Aspirasi publik yang besar atas penanganannya perlu diperhatikan serius.
Hal lain yang dicontohkan situ adalah masalah yang cukup klasik, yakni sampah menurutnya penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang harus dioperasionalkan secara tertutup. Lantaran itu, sejumlah daerah dikeluarkan dari nominasi karena masih melakukan sistem open dumping.
Terkhusus penilian Adipura, KLHK mengetatkan penilaiannya pada TPA, yang harus dioperasikan sesuai dengan prosedur yang ada, yakni harus tertutup.
“Dinas lingkungan hidup memang saat-saat seperti ini dan ke depan perkiraannya isu lingkungan akan kuat. Jadi dinas lingkungan punya beban yang cukup tinggi,” Siti.
Apa yang dikatakan Siti memang cukup beralasan, sebab mulai terlihat bahwa isu lingkungan hidup menjadi “barang” hangat yang akan dibincangkan publik (kh)
