Terbayang, Sampah Kampanye Kira-Kira Akan Meluber ke Mana?

Yang diangkut petugas untuk dibuang ke TPA/TPS hanya sebanyak 63,9 persen; dibuat menjadi kompos 1,1 persen; dan didaur ulang sebanyak 0,6 persen.

Persentase ini menunjukkan bahwa setiap volume sampah meningkat, jumlah sampah yang mencemari lingkungan juga semakin besar.

Jadi, bisa dipastikan bahwa di momen Pemilu akbar 2019 ini, volume sampah berkali-kali lipat meningkat. Aktivitas kampanye dan APK adalah penyumbang sampah. Dengan kata lain, demokrasi kita belum ramah lingkungan.

[irp posts="3727" name="Cerita dari Walhi NTT, Lomba Menulis Lingkungan Untuk Caleg yang Sepi Peserta"]

Para pelaku politik termasuk juga regulasi di dalamnya tidak mengantisipasi masalah-masalah ekologis yang ditimbulkan akibat pesta demokrasi.

Ini agak paradoks sesungguhnya, mengingat visi berdemokrasi tak lain adalah kesejahteraan dan keadilan. Tetapi, bagaimana mungkin kesejahteraan sosial diwujudkan bila kita memiliki masalah pada basis kunci kehidupan kita yakni lingkungan?

Tahun 1997, Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey merilis buku Third World Political Ecology dengan satu asumsi pokoknya yakni “any change in environmental conditions must affect the political and economic status quo” atau setiap perubahan kondisi lingkungan tentu mempengaruhi status quo ekonomi-politik. Tesis ini seolah mengingatkan kita, betapa pentingnya aspek ekologis dalam kebijakan politik.

Pendeknya, ada dua hal, pertama kita perlu membangun suatu regulasi berdemokrasi yang memastikan tak abai terhadap aspek ekologis.