Klikhijau.com – Bank Sampah sejatinya dibangun untuk mengatasi sengkarut sampah dari sumber asal yakni dari rumah tangga. Niat baik menyelesaikan permasalahan sampah dengan skema tabung sampah ternyata tidak cukup. Praktiknya di lapangan, ada kompleksitas masalah menyertai. Dinamis, penuh lika-liku.
Di Kota Makassar, eksistensi Bank Sampah juga mengalami pasang surut. Ada masa, bank sampah begitu bergeliat di kota ini. Cerita kesuksesan bank sampah di Makassar bahkan tersebar ke kota-kota lain. Banyak yang ingin datang belajar. Tujuannya tentu mengadopsi praktik baik ini di tempat lain. Sekali lagi, kerja-kerja bank sampah tidak sesederhana pijakan teori di atas kertas. Sebab, andai saja, sistem bank sampah berjalan baik, katakanlah terorganisasi dengan baik serta menarik keterlibatan warga, urusan persampahan pastilah sudah selesai.
Dua atau tiga tahun terakhir ini, kelesuan bank sampah di Makassar memang sangat tampak. Puluhan bank sampah gulung tikar. Sebagian besar lagi, mati suri. Klikhijau mencoba melihat kondisi ril di lapangan dengan mendatangi sejumlah bank sampah. Menanyakan situasi terkini dan perkembangan siklus ekonomi sirkular persampahan yang jadi misi utama dari keberadaan bank sampah.
Sejumlah fakta terungkap. Secara umum, dapat dilihat dari sistem dan manajemen bank sampah yang memang belum terbangun baik. Sebagai suatu sistem, bank sampah sejatinya melibatkan warga (Tim/warga). Ada pembagian peran dan tanggungjawab. Jika sistem dan organisasi ini berjalan lancar, ada jaminan keberlanjutan. Ada data, ada kontribusi dan juga mendorong keterlibatan multiplier efek.
Manajemen Tukang Sate
Di sebagian besar bank sampah, rupanya ditukangi oleh pemerang tunggal alias manajemen tukang sate. Direktur bank sampah, katakanlah demikian. Pemeran utama yang mengerjakan segala rupa, mulai dari penimbangan, pemilahan, pencatatan, penjualan dan seterusnya. Ia juga bertugas dalam menjaga antusias nasabah. Mengedukasi warga agar berminat menabung sampahnya. Paling penting adalah bagaimana bank sampah punya siklus barang masuk dan keluar yang stabil dan berkelanjutan.
Harus diakui, faktor inilah yang menjadi variabel pertama menurunnya kinerja suatu bank sampah. Bayangkan saja, di tengah besarnya tanggungjawab yang diemban oleh pegiat bank sampah, mereka juga harus mengerjakan tanggungjawab lainnya di keseharian. Tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga misalnya atau tuntutan pekerjaan lain.
Situasi ini dirasakan oleh Farah Indan Sulastri (51), pegiat bank Sampah Somidah di Sudiang. Kerja-kerja mengelola sampah yang dilakukan memang murni karena intensi berkontribusi mengelola sampah di masyarakat. Namun, Farah juga tidak menampik ketika ditanya perihal keterlibatan dan dukungan pihak lain dalam organisasi bank sampah yang diinisiasinya.
Untungnya, Farah tidak pernah mati akal. Niatnya berkontribusi untuk lingkungan tidak membuatnya patah arang, ia terus bergerak meski tantangan tidaklah ringan. Lihat saja, nasabah Bank Sampah Somidah yang aktif saat ini sekira 70-an orang. Mayoritas dari nasabah aktif justru berasal dari luar wilayahnya bahkan sebagian datang dari Kabupaten Maros. Farah menyadari betul, betapa sulitnya mengajak waga terlibat aktif menabung sampah.
“Umumnya yang aktif menabung hanya warga yang telah mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat terhadap sampah, bukan pada teknis pengelolaan,” katanya.
Berkat semangat dan keuletannya, dukungan dari pihak swasta berdatangan. Antara lain dukungan program CSR perusahaan seperti dari Pertamina, IWAPI, Unhas hingga kunjungan mahasiswa dari berbagai kampus yang datang belajar di tempatnya.
“Paling sulit justru mengedukasi orang-orang terdekat. Dukungan dari tetangga sekitar masih terbatas, meskipun kegiatan edukasi dan sosial rutin dilakukan,” cerita Farah.
Meski tantangannya berat, Farah terus berkomitmen bergerak. Ragam inovasi dilakukan demi menarik minat warga terlibat. Semua dilakukan atas keyakinan bahwa skema bank sampah sangat efektif dalam mengurangi timbulan sampah di masyarakat. Lagi-lagi, Ibu Farah adalah pemain tunggal di komunitasnya. Dukungan pemerintah dan keterlibatan warga ia dambakan demi keberlanjutannya.
Kondisi serupa juga dialami Basri, pegiat Bank Sampah di Jalan Poros Asrama Haji Sudiang. Sejak bank sampah yang diberi nama “Mariki Timbang dan Tabung Sampah Ta” berdiri pada 2016 silam, pasang surut juga dirasakan.
Dua tahun terakhir, Basri merasakan betul adanya penurunan drastis keterlibatan warga menabung sampah.
“Jumlah nasabah mengalami penurunan signifikan dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Selain itu, kesejahteraan pekerja masih terbatas dan terkadang terjadi keterlambatan pengangkutan sampah residu yang menyebabkan penumpukan,” tuturnya.
“Sebelumnya jumlah nasabah mencapai sekitar 130 orang, namun kini menurun menjadi sekitar 20–25 nasabah aktif. Nasabah berasal dari warga sekitar yang menabung sampah rumah tangga kering seperti plastik dan kardus,” tambahnya.
Penurunan nasabah bank sampah antara lain karena kehadiran jasa pengangkut sampah bermotor.
“Salah satunya karena hadirnya jasa pengangkut sampah bermotor (viar) yang dianggap lebih praktis oleh warga,” katanya.
Kendala utama lainnya adalah keterbatasan kesejahteraan pekerja, serta keterlambatan pengangkutan sampah residu. Ia juga menyadari betapa sulitnya mengajak keterlibatan warga secara berkelanjutan.
“Diharapkan adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah atau pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan pengelola serta memperkuat sistem keberlanjutan bank sampah,” pintanya.
Menurunnya antusias warga menabung di bank sampah juga dirasakan Daeng Tino dari Bank Sampah Sipakainge yang juga terletak di kawasan Sudiang.
“Pekerjaan ini sebetulnya relatif santai. Namun tantangannya adalah sering mengelola sampah seorang diri. Meski demikian, semangat tetap terjaga karena setiap minggu pengurus RT dan beberapa warga turut membantu,” ungkapnya.
Kini, nasabah di Bank Sampah Sipakainge sisa 20-an orang nasabah. Ia berharap, ada dukungan lebih lanjut dari pemerintah, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup, baik berupa fasilitas maupun pendampingan agar warga semakin percaya dan tertarik untuk aktif menabung sampah.
Fase Kejenuhan
Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Mashud Azikin juga angkat bicara perihal menurunnya progres bank sampah di Makassar.
Menurutnya, fenomena penurunan semangat dan aktivitas bank sampah di Makassar merupakan sinyal serius yang tidak bisa dianggap sebagai gejala biasa. Ia menegaskan bahwa bank sampah pada dasarnya adalah gerakan sosial berbasis partisipasi.
“Ketika dukungan melemah, harga anjlok, dan partisipasi warga menurun, yang terguncang bukan hanya sistem operasionalnya, tetapi juga motivasi kolektif para penggeraknya,” katanya,
Menurut Mashud, salah satu faktor utama adalah aspek ekonomi yang tidak stabil. Harga jual plastik, kertas, dan logam sangat fluktuatif. Ketika harga turun drastis, selisih yang diterima bank sampah menjadi sangat tipis, bahkan tidak mampu menutup biaya operasional.
“Dalam jangka panjang, kondisi ini melelahkan para pegiat. Selain itu, dukungan lintas sektor yang belum konsisten juga menjadi persoalan. Banyak bank sampah berdiri saat ada program tertentu, tetapi pendampingan dan penguatan kelembagaan tidak selalu berkelanjutan.” Tambahnya.
Ia juga menilai partisipasi masyarakat masih bersifat situasional, belum menjadi kebiasaan. Menabung sampah belum sepenuhnya menjadi budaya. Ketika tidak ada dorongan kuat atau insentif langsung, partisipasi cenderung menurun. Di sisi lain, para penggerak sering mengalami kelelahan sosial karena bekerja secara sukarela atau dengan insentif minim, sambil menghadapi pekerjaan teknis, administrasi, hingga dinamika sosial di masyarakat.
“Agar bank sampah efektif, kelembagaan dan tata kelola harus diperkuat. Bank sampah perlu dikelola secara profesional sebagai unit usaha sosial dengan sistem pembukuan rapi, standar operasional jelas, dan jejaring pasar yang pasti. Kepastian rantai pasar menjadi penting, termasuk adanya pembeli tetap dengan harga relatif stabil. Integrasi dengan kebijakan kota juga harus diperkuat, sehingga bank sampah menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, bukan berdiri sendiri.
Selain itu, edukasi berkelanjutan juga sangat penting. Literasi lingkungan perlu dilakukan secara konsisten di sekolah, komunitas, dan lingkungan perumahan. Bank sampah bukan sekadar tempat menabung plastik, tetapi instrumen perubahan perilaku masyarakat.
Selain itu, pemberian penghargaan dan insentif sangat diperlukan. Gerakan sosial membutuhkan makna, dukungan, dan pengakuan. Penghargaan bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk legitimasi atas kerja para pegiat. Namun penghargaan harus disertai dukungan nyata seperti bantuan alat, pelatihan, serta penguatan kapasitas.
“Untuk meningkatkan partisipasi warga, pendekatannya harus kombinasi antara regulasi, insentif, dan budaya. Pemilahan sampah perlu didorong menjadi kewajiban sosial, disertai sistem insentif yang nyata seperti penukaran sembako atau pembayaran iuran. Bank sampah juga perlu lebih dekat dengan warga melalui sistem jemput sampah atau unit per RT. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dinilai dapat memperkuat pendekatan kultural,” pungkasnya.
Hal senada dikatakan Pegiat Persampahan Nasional, Saharuddin Ridwan. Ia menyoroti bahwa penurunan semangat pegiat bank sampah disebabkan oleh multiaspek.
“Fenomena ini sebenarnya adalah sinyal bahwa ekosistem pengelolaan sampah kita sedang berada di titik jenuh jika hanya mengandalkan kerelawanan semata. Penurunan ini biasanya dipicu oleh tiga faktor utama: Pertama, fluktuasi Harga: Bank sampah sangat bergantung pada harga industri/lapak. Ketika harga turun, semangat nasabah ikut anjlok. Kedua, kelelahan Operasional: Banyak pengelola yang bekerja secara mandiri tanpa dukungan operasional yang memadai dari pemerintah atau sektor swasta (CSR). Ketiga, evolusi Peran: Kita harus melihat apakah penurunan ini karena bank sampah mati, atau karena sistem penjemputan sampah (logistik) yang belum terintegrasi dengan baik. Tanpa dukungan kebijakan yang mewajibkan pemilahan di sumber, bank sampah akan selalu berjuang sendirian,” katanya.
Saharuddin berharap, ke depan ada upaya serius dilakukan dalam memastikan kinerja bank sampah di Makassar tetap stabil.
“Pemerintah harus berani menerapkan aturan disincentive. Misalnya, sampah yang tidak dipilah dari rumah tidak akan diangkut, sehingga warga ‘terpaksa’ menyetorkannya ke bank sampah. Selain itu, perlu ada digitalisasi dan Logistik: Mempermudah akses nasabah melalui aplikasi dan sistem jemput bola yang terjadwal. Ketiga adalah Off-taker yang Stabil: Membangun kemitraan langsung dengan industri daur ulang besar agar harga di tingkat bank sampah lebih stabil dan tidak terlalu dipermainkan spekulan bawah,” tuturnya.
