Seberapa Serius Upaya Global Menekan Ancaman Krisis Iklim di COP30 Brazil?

Klikhijau.com – Konferensi iklim COP30 yang merupakan pertemuan tahunan PBB yang digelar di Brazil pada 10-21 November 2025 tahun ini benar-benar jadi perhatian dunia.

Kekhawatiran global perihal ancaman krisis iklim sudah sangat mencemaskan. Pada saat yang sama, sejumlah pihak menyadari bahwa perhatian global tentang krisis iklim belum sepenuhnya nyata dan serius. Melalui COP30 di Brazil, para pihak seolah ingin menegaskan kembali ambisi bersama demi menekan emisi karbon.

Pada pembukaan COP30 di Kota Belem, Brazil, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dengan tegas menegaskan satu hal penting yakni upaya melawan adanya narasi besar  penyangkal perubahan iklim.

Yah, narasi yang menyangkal isu perubahan iklim memang seperti bola liar yang menghiasi diskursis isu iklim global. Bagi Presiden Lula, para penyangkal harus dilawan dan dipahamkan bahwa krisis iklim nyata.

Betapa tidak, krisis iklim tak sekadar ancaman narasi, lanjut Lula. Ia menegaskan betapa krisis iklim kini menjelma sebagai tragedi “sekarang”. Bukan lagi ancaman masa depan.

Krisis Iklim Nyata

Krisis iklim dilihatnya sudah Nampak nyata di depan mata. Lula mencontohkan bagaimana bencana ekologos yang menerpa negara-negara berkembang di belahan dunia. Masyarakat miskin, benar-benar menjadi kelompok rentan yang terdampak serius akibat cuaca ekstrem.

Karena itu, Lula menganjurkan pentingnya suatu transisi yang adil. Dalam konteks ini perlu upaya nyata dalam memastikan dekarbonisasi ekonomi. Darurat iklim, tambahnya adalah tragedi yang semakin memperlebas adanya gab di kehidupan sosial. Ketimpangan semakin terlihat dan berujung pada penderitaan berkepanjangan.

Kepala badan iklim PBB, Simon Stiell, menyebut dunia sejatinya telah menghasilkan sejumlah kemajuan pasca  Perjanjian Paris pada 2015 yang menargetkan pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius atau dengan ambisi ideal 1,5 derajat dibanding masa praindustri. Namun, faktanya laju aksinya masih terbilang amat lambat.

“Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus bergerak jauh lebih cepat, baik dalam menurunkan emisi maupun memperkuat ketahanan,” dikutip DW.

Masalah lainnya, kata Stiell adalah masih banyak negara yang belum memperbaharui komitmen Nationally Determined Contributions (NDC), yang kini juga jadi isu penting di COP30 Brazil.

Analisis terbaru PBB memperkirakan emisi gas rumah kaca global akan turun sekitar 12 persen pada 2035 dibandingkan 2019, sedikit membaik dari proyeksi 10 persen bulan lalu. Angka ini sudah memasukkan komitmen baru dari Cina dan Uni Eropa, tetapi masih jauh dari target penurunan 60 persen yang dibutuhkan agar pemanasan tetap di bawah 1,5 derajat.

Pergerakan global yang lambat juga diakui Presiden Lula. Menurutnya, dunia sudah bergerak di jalan yang benar, namun dengan kecepatan yang salah.

PBB memperingatkan bahwa menjaga pemanasan di bawah 1,5 derajat kini hampir mustahil tanpa melampaui batas tersebut sementara waktu, kondisi yang bisa mengancam kelangsungan hidup negara kepulauan rendah seperti Tuvalu.

Karena itu, COP30 Brazil lebih dimaknai sebagai momentum menegaskan kembali komitmen dan ambisi global. Tuan rumah Brazil menyebutnya sebagai momen “implementasi” yakni merealisasikan janji tidak sekadar janji tak aksi nyata.

Akankah ini menjadi nyata? Selain perihal pentingnya menyatukan persepsi perihal krisis iklim. COP30 Brazil tampaknya ingin menguatkan pentingnya semangat gotong royong.

Krisis iklim tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri, namun perlu langkah nyata secara bersama.

Andre Correa do Lago, diplomat iklim utama Brasil sekaligus presiden konferensi tahun ini, menjalankan semangat mutirão, sebuah kata dalam bahasa Portugis yang berasal dari istilah masyarakat adat, berarti kerja sama atau gotong royong.

Semangat gotong royong ini menjadi menarik di tengah ketegangan geopolitik dan konflik di sejumlah kawasan. Absennya Amerika Serikat di COP30 juga jadi perhatian. Padahal AS sendiri merupakan negara produsen emisi terbesar kedua di dunia.

Kepala badan iklim PBB, Simon Stiell, menekankan pentingnya langkah nyata yang dijalankan bersama antara lain transisi dari bahan bakar fosil, peningkatan tiga kali lipat kapasitas energi terbarukan, serta penggandaan efisiensi energi.

Stiell juga menyorot pentingnya dukungan finansial bagi negara berkembang. Faktanya, dukungan finansoal global yang menjadi rekomendari khusus dari COP29 tahun lalu belum sepenuhnya dijalankan. Disepakati sebelumnya bahwa setidaknya ada sekira 300 miliar dolar AS (sekitar Rp5.010 triliun) per tahun dikucurkan negara-negara maju kepada negara berkembang hingga 2035. Jumlah ini pun dinilai belumlah cukup. Konferensi di Belem bahkan mendorong pentingnya peningkatan angka dukungan finansial global untuk negara berkembang hingga sekitar 1,3 triliun dolar AS (sekitar Rp21.710 triliun) per tahun.

Jumlah itu, kata Lula, “jauh lebih murah dibanding biaya perang.”

Namun, apakah ini terwujud? Kita nantikan, semoga konferensi ini tidak sekadar ajang pertemuan rutin yang memoles narasi krisis iklim semata.

*) Artikel ini diadaptasi ulang dari DW.