Defisit Narasi Lingkungan dalam Politik Lokal di Indonesia

Dalam konteks ini, narasi lingkungan dalam politik sudah selayaknya menjadi isu fundamental. Pendidikan politik yang dilakukan partai politik tidak hanya diarahkan untuk mendorong partisipasi politik secara formal, tetapi juga memberi pencerahan mengenai hak-hak politik yang harus dipenuhi penguasa. Mulai dari hak mendapatkan penghidupan yang layak, hingga hak dalam mendapatkan kualitas hidup dan kualitas lingkungan hidup terbaik.

Karenanya, demokrasi yang berkualitas perlu diperkuat dengan mewujudkan gerakan civil society yang lebih berdaya. Warga negara yang tidak hanya terlibat aktif memilih dan dipilih setiap kontestasi, tetapi juga melek literasi lingkungan.

Filsuf Fritjof Capra menggaris bawahi mengenai pentingnya warga negara yang melek literasi dengan istilah ecoliterasi. Menurut Capra, ‘Eco’ berakar dari bahasa Yunani yang artinya rumah tangga, atau dalam arti luas berarti alam semesta, bumi tempat tinggal semua kehidupan (lingkungan hidup). Kemudian ‘Literacy’ dari bahasa Inggris yang artinya melek huruf atau dalam pengertian luas yaitu keadaan manusia yang sudah paham tentang sesuatu.

Demokrasi yang dibangun dengan basis warganya yang melek literasi lingkungan akan membuka jalan suatu kepemimpinan politik yang berbasis pada keberlanjutan sumber daya. Pada level inipula, politik akan bergerak lebih produktif, lebih kritis. Masyarakat yang memaham tentang literasi lingkungan tentulah akan memilih calon-calon pemimpinnya baik di parlemen maupun di eksekutif secara kritis. Mereka akan melihat track record calon pemimpinnya secara berhati-hati dan memastikan bahwa visi politik yang dijalankan sungguh-sungguh untuk keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya.

Kita berharap suatu saat demokrasi di Indonesia akan mengarah pada diskursus ecoliterasi, semoga!

[irp]