Ekologi Politik Ekstraktivisme: Tambang, Hutan dan Kekerasan Struktural

Klikhijau.com - Ekstraktivisme kerap dipahami secara sempit sebagai aktivitas ekonomi yang berfokus pada pengambilan sumber daya alam seperti mineral, batubara, minyak, gas, dan kayu. Dalam praktiknya, ekstraktivisme bukan sekadar soal teknik produksi, melainkan sebuah proyek politik yang menentukan bagaimana alam dikelola, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung dampaknya.

Perspektif ekologi politik membantu membongkar relasi kuasa di balik praktik tersebut, dengan menempatkan lingkungan sebagai arena konflik antara kepentingan ekonomi, negara, dan masyarakat lokal.

Indonesia merupakan contoh penting dalam diskursus ini. Dengan cadangan mineral yang besar dan kawasan hutan tropis yang luas, negara ini sejak lama mengandalkan sektor ekstraktif sebagai tulang punggung pembangunan.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menjadi penyumbang signifikan bagi penerimaan negara, baik melalui pajak, royalti, maupun devisa ekspor. Namun, kontribusi ekonomi ini berjalan beriringan dengan meningkatnya kerusakan ekologis dan konflik sosial.

Ekologi politik melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat ekstraktivisme tidak terjadi secara alamiah, melainkan sebagai hasil dari keputusan politik yang memihak. Penetapan wilayah tambang, pemberian konsesi hutan, hingga perubahan tata ruang sering kali dilakukan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, alam direduksi menjadi komoditas, sementara dimensi sosial, budaya, dan ekologis diabaikan.

Kebaruan pendekatan ekologi politik terletak pada kemampuannya mengaitkan eksploitasi alam dengan struktur kekuasaan. Kerusakan hutan, pencemaran air, dan degradasi tanah bukan sekadar persoalan teknis lingkungan, melainkan konsekuensi dari relasi yang timpang antara negara, korporasi, dan warga. Di sinilah ekstraktivisme bertransformasi menjadi praktik yang tidak netral secara politik.

[irp]

Tambang dan Hutan dalam Pusaran Konflik Sosial dan Ekologis

Hubungan antara pertambangan dan kehutanan di Indonesia mencerminkan kompleksitas ekstraktivisme. Banyak wilayah tambang berada di kawasan hutan atau wilayah adat yang memiliki fungsi ekologis penting.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan jutaan hektare hutan telah dilepaskan atau dialihfungsikan untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan, tetapi juga rusaknya sistem hidrologi, meningkatnya risiko bencana, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal.