Sungai Jadi tempat Sampah Warga di Bulukumba, Pemdes Harus Ambil Peran!

“Dinas PMD bisa mengevaluasi perencanaan dan penganggaran Dana Desa serta dalam proses asistensi bagi Desa untuk bisa mengalokasikan penganggaran untuk  penanganan sampah di masing masing Desa. Namun Dinas PMD seharusnya  juga bisa melakukan konsultasi dengan DLHK secara teknis terkait dengan pengelolan sampah yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan masing masing Desa. Sehingga Desa memiliki gambaran tentang model pengelolaan sampah yang sesuai memenuhi standar,” katanya.

Amiruddin menambahkan, jika Tambahan Alokasi kinerja berbasis ekologi (Take), bagi Desa yang mengalokasikan anggaran untuk lingkungan bisa mendapatkan tambahan alokasi kinerja sebesar 1,7 persen jika Desa memenuhi 5 (lima) indikator take, diantara adanya Kebijakan atau regulasi desa terkait pelestarian lingkungan, Proporsi anggaran Desa untuk kelestarian lingkungan hidup dari total APBDesa, capaian indeks Kualitas Lingkungan di Desa, keberadaan Bank sampah aktif yang melibatkan pegurus perempuan serta tata kelola keuangan Desa.

“Namun dengan adanya kebijakan alokasi anggaran 40 persen untuk ketahanan pangan di Kabupaten bulukumba akan menyulitkan bagi Desa untuk bisa mengalokasikan besar anggaran Desa untuk penanganan sampah,” pungkas Amiruddin.

[irp]