Perihal Peneliti Asing, Koalisi Masyarakat Sipil: Pemerintah Anti-Sains

Pernyataan sikap

Berdasarkan pertimbangan di atas, kami Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menentang segala bentuk kebijakan anti-sains pemerintah karena meniadakan kebebasan akademik.


2. Mendesak KLHK untuk mencabut surat keputusan Nomor 2.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 sebagai kebijakan anti-sains.


3. Mendesak KLHK untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, khususnya komunitas ilmiah, karena telah menggunakan kekuasaan dalam menyatakan ketidaksetujuan atas hasil penelitian, bukan menggunakan karya akademik.


4. Mendesak para ilmuwan yang menjadi tenaga ahli maupun penasehat menteri KLHK untuk bersama KIKA menghentikan segala bentuk sikap anti-sains dan kontrol kekuasaan atas pengetahuan dari KLHK.


5. Mendesak para ilmuwan yang menjadi tenaga ahli maupun penasehat menteri KLHK untuk mundur dari posisi di KLHK jika turut mendukung kebijakan anti-sains pemerintah.


6. Mendesak pencabutan gelar Guru Besar Menteri LHK Siti Nurbaya karena tidak sejalan dengan sikap anti-sains yang dituangkannya dalam kebijakan pencekalan peneliti asing.

1. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)


2. Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera


3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)


4. IndoProgress Institute for Social Research and Education (IISRE)

Individu:

1. Herlambang Wiratraman (FH UGM)


2. Abdil Mughis Mudhoffir (Sosiologi UNJ)


3. Satria Unggul Wicaksana (FH Unmuh Surabaya)


4. Dhia al Uyun (FH UB)


5. Herdiansyah Hamzah (FH Unmul)


6. Saiful Mahdi (FMIPA Unsyiah)


7. Riwanto Tirtosudarmo (Peneliti Sosial Independen)


8. Syukron Salam (FH UNNES)


9. Idhamsyah Eka Putra (Universitas Persada)


10. Robertus Robet (Sosiologi UNJ)


11. Asfinawati (STHI Jentera)


12. Muhammad Isnur (YLBHI)


13. Rafiqa Qurrata A’yun (FH UI)


14. Fachrizal Afandi (FH UB)


15. Gita Putri Damayana (STIH Jentera)


16. Bivitri Susanti (STH Jentera)


17. Tristam Pascal Moeliono (FH UNPAR)


18. Dede Mulyanto (Antropologi, Universitas Pandjadjaran)


19. Iqra Anugrah (CSEAS Kyoto)


20. Ilsa. SL Nelwan dr, MPH, Public Health Consultant


21. Fajlurrahman Jurdi (Fak. Hukum Unhas)


22. Feri Amsari (F.Hukum Univ. Andalas)


23. Sri Murlianti (Pembangunan Sosial Unmul)


24. Lilis Mulyani (ALMI)