Perihal Peneliti Asing, Koalisi Masyarakat Sipil: Pemerintah Anti-Sains

Surat keputusan ini dinilai sebagai bentuk kebijakan anti-sains yang membatasi kebebasan akademik serta wujud kontrol kekuasaan atas produksi pengetahuan.

Dalam siaran persnya, Koalisi menegaskan bahwa praktik semacam ini kerap ditemui dalam negara yang fasistis, totaliter dan anti-demokratik.

Mereka menegaskan bahwa jika pemerintah cq KLHK tidak setuju dengan temuan penelitian Meijaard dkk yang menyatakan merosotnya jumlah orangutan, KLHK seharusnya dapat menyanggahnya melalui publikasi ilmiah, bukan melalui pelarangan, sensor, apalagi ancaman.

“Keengganan KLHK untuk menggunakan tradisi ilmiah dalam menyatakan ketidaksetujuan adalah bentuk sikap anti-sains yang bertentangan dengan narasi yang kerap didengungkan pemerintah mengenai pembuatan kebijakan berbasis riset,” tulis koalisi dalam siaran persnya.

[irp]