Krisis Iklim Harus Ditangani Secara Kolaboratif dengan Seluruh Pihak

Klikhijau.com - Menjaga kesehatan dan kelestarian Bumi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Kolaborasi seluruh pihak diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Beragam kisah sukses dalam tingkat tapak menjadi bukti bahwa kerja sama bisa menghasilkan.

Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) memberi ruang pada kehadiran organisasi non-pemerintah untuk terlibat aktif, menghadiri sesi, dan bertukar pandangan dengan peserta lain, termasuk delegasi, pada setiap agenda pertemuan formal tahunan.

UNFCCC menggarisbawahi kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM), koalisi masyarakat sipil, hingga kelompok masyarakat adat dan lokal penting untuk mendukung proses berbagi pengalaman, keahlian, wawasan, dan bahkan pendekatan baru sebagai tindak lanjut atas implementasi upaya penanggulangan krisis iklim yang inklusif dan kolaboratif.

Oleh karenanya, keterlibatan Non-Party Stakeholders (NPS) termuat dalam Lima-Paris Action Agenda dalam Conference of Parties ke-20 (COP20) di Lima, Peru, tahun 2014.

Guna membahas mengenai inisiatif yang bisa menginspirasi aksi bersama menanggulangi masalah iklim, Kemitraan Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) bekerja sama mengadakan webinar bertema “Inclusive and Collaborative Climate Actions under the Next Generation Leadership: NPS Contribution to Long-Term Development Strategy” yang berlangsung secara hybrid, di Jakarta dan secara online, pada Selasa (9/11/2021).

[irp]

Kolaborasi menjaga bumi

Acara ini penting bagi masa depan Indonesia dan, tentu saja, Bumi tempat kita tinggal saat ini. Menurut Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode Muhammad Syarif kita semua memiliki kesempatan dan peran untuk menangani perubahan iklim.

Bekerja sama memastikan keberlanjutan Planet Bumi akan membawa dampak yang lebih besar bagi semua orang, terutama bagi generasi masa depan kita.

Syarif menjelaskan, aksi untuk menyelamatkan bumi tak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen iklim yang ambisius lewat beberapa dokumen kebijakan terkait iklim.

Misalnya NDC (Nationally Determined Contribution), LTS-LCCR  2050 (Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilient Development), FoLU (Forest and Land Use) Net Sink 2030, serta LCDI (Low Carbon Development Indonesia).

[irp]