Presiden Setujui Pembentukan BPGMN, Penyatuan Tata Kelola Gambut dan Mangrove

Arman Jaya 27 menit yang lalu

Presiden Setujui Pembentukan BPGMN, Penyatuan Tata Kelola Gambut dan Mangrove, - Foto: instagram.com/bagusmuljadi

Bacakan Artikel

Arman Jaya (lihat semua)

Bergiat di isu-isu ekososial, pesisir dan pedesaan

Artikel terbaru dari Arman Jaya (lihat semua)

UU Reforma Agraria Disahkan, Janji Koreksi Struktural atau Legitimasi Baru bagi Ketimpangan? - 24/09/2026
Tumpukan Sampah di Bawah Tulisan Larangan, Gowa Diuji Krisis Tata Kelola dan Perilaku - 23/09/2026
Hutan Lestari, Ekonomi Berdaya, BP2SDM Kemenhut Dorong Lahirnya Ecopreneur Muda Penggerak Masa Depan Konservasi KHDTK Tabo-Tabo - 18/09/2026

Klikhijau.com - Lanskap gambut Indonesia yang meranggas saban musim kemarau menyisakan paradoks klasik dalam tata kelola lingkungan hidup nasional, kebencanaan yang berulang dan penanganan reaktif yang berbiaya mahal. Mengurai benang kusut tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi mendalam bersama puluhan akademisi, peneliti, dan pakar ekologi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pertemuan tersebuut menghasilkan keputusan kunci, pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai armada baru untuk menggeser paradigma tata kelola gambut dari sekadar pemadaman darurat menuju pencegahan berbasis sains presisi.

Keputusan membentuk kelembagaan baru ini hadir di tengah kerentanan ekologis lahan basah Indonesia. Lahan gambut tropis seluas lebih dari 24 juta hektare (dengan kawasan hidrologi gambut yang membentang hingga 33 juta hektare) bukan sekadar bentang alam biasa.

Ia adalah raksasa penyimpan karbon alami yang menyimpan hingga 30 persen cadangan karbon tanah dunia. Namun, ketika saluran drainase mengeringkan lapisan organiknya, deposit karbon yang tersimpan selama ribuan tahun berubah menjadi bahan bakar fosil permukaan yang sangat rawan terpicu ignisi, melepas emisi rumah kaca secara masif ke atmosfer, serta memicu bencana asap lintas batas.

Langkah pembentukan BPGMN sekaligus mengisi kekosongan kelembagaan pasca-peleburan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kebutuhan akan wadah koordinasi yang terintegrasi diakui secara terbuka oleh akademisi yang hadir dalam pertemuan tersebut.