Karhutla 2026 Mengancam Bentang Alam dan Hak Adat, Konsolidasi Warga Tapak Menagih Akuntabilitas Iklim Menuju COP31

Klikhijau.com - Awal Agustus 2026, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Kynan Tegar. Ayahnya, seorang warga adat di Kalimantan Barat, mengabarkan kondisi di kampung halaman, asap pekat karhutla menyelimuti pemukiman hingga sekadar membuka pintu rumah pun memicu sesak napas.

"Musim kering kini menjadi musim kering panjang. Kami hidup dari hutan, ladang, dan padi. Kami khawatir masa depan seperti apa yang menunggu," kata Kynan, pemuda adat Kalimantan Barat yang tumbuh di tengah ancaman perampasan wilayah dan kerusakan bentang alam.

Kisah Kynan menggambarkan kenyataan pahit yang meluas di berbagai pelosok Indonesia sepanjang 2026. Pascagelombang panas dan kekeringan berkepanjangan pasca-El Nino, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berskala besar kembali berkobar melintasi Sumatera, Kalimantan, hingga Papua Selatan. Asap pekat melampaui batas wilayah, krisis air bersih meluas, ruang belajar anak-anak terhenti, dan ikatan kebudayaan masyarakat adat terancam rapuh.

Konsolidasi Akar Rumput, Menyatukan Suara dari Garis Depan

Di tengah penanganan pemerintah yang dinilai lambat dan belum menyentuh akar masalah, masyarakat di tingkat tapak terus bergerak mandiri bertahan hidup. Kesaksian dan jeritan warga tapak ini mengemuka dalam konsolidasi gerakan masyarakat sipil bertajuk “Darurat Iklim, Dari Akar Sampai Global: Ruang Aman Diskusi dan Kolaborasi Menuju COP31 dan Selebihnya” yang digelar Selasa (3/11/2026) di Jakarta.

Inisiatif yang dihela Kynan Tegar bersama Kitabisa, LaporIklim, Madani Berkelanjutan, Hutan Itu Indonesia, Kawanpuan, dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) ini menggalang kekuatan 80 perwakilan organisasi akar rumput, akademisi, hingga lembaga pendanaan untuk menyatukan narasi perjuangan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye.

Fito Rahdianto dari Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menegaskan pentingnya wadah ini. "Suara masih terfragmentasi. Kami ingin menyatukannya, bukan menyeragamkan, supaya kerja kolektif tidak berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.

Tantangan penyadaran publik juga disoroti Vikra Ijas dari Kitabisa. Menurutnya, pemahaman publik dan aksi bersama tidak boleh bersifat mendadak ketika bencana meluas, melainkan harus dibangun secara konsisten. melalui pemutaran dokumenter “Frames from the Ground” dan dialog langsung, terekspos jelas bagaimana kerusakan lanskap merobek tatanan sosial dan ekologi masyarakat lokal.

Bentang Alam yang Rusak dan Hilangnya Pengetahuan Adat

Dari Sintang, Kalimantan Barat, Sembay memaparkan betapa hutan merupakan penopang utama identitas, kebudayaan, dan sistem penyangga kehidupan masyarakat adat. Pemeliharaan Rumah Betang sepanjang 118 meter dan setinggi lima meter, simbol peradaban Dayak, sangat bergantung pada ketersediaan kayu dari hutan alam.