Lingkar Temu Tenurial: Tanpa Kepastian Tenurial, Kedaulatan Pangan Hanya Wacana

Lingkar Temu Tenurial: Tanpa Kepastian Tenurial, Kedaulatan Pangan Hanya Wacana
Lingkar Temu Tenurial - Foto: Ist
Bacakan Artikel

Klikhijau.com – Ketimpangan penguasaan lahan dan wilayah tangkap laut di kawasan pesisir Indonesia terus memperluas jurang kemiskinan dan meminggirkan kelompok rentan, terutama perempuan nelayan dan perempuan adat. Dalam forum publik bertajuk “Lingkar Temu Tenurial: Kepastian Ruang Hidup Masyarakat Pesisir yang Responsif Gender untuk Kedaulatan Pangan” yang diselenggarakan oleh Landesa Indonesia berkolaborasi dengan Prodi Kajian Gender Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Jakarta pada Selasa (27/10/2026).

Para pakar, akademisi, aktivis, serta perwakilan perempuan pesisir menyerukan integrasi yang nyata antara kepastian tenurial, kesetaraan gender, dan kedaulatan pangan nasional.

Krisis iklim, alih fungsi lahan, konversi hutan mangrove, ekspansi proyek infrastruktur, pertambangan pesisir, serta pencemaran laut secara nyata merusak ruang hidup masyarakat pesisir. 

Sayangnya, hingga kini kerangka regulasi dan tata ruang negara masih netral gender, terfragmentasi secara sektoral, dan cenderung memandang wilayah pesisir serta ekosistem mangrove sebagai ruang kosong yang dapat dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan hidup masyarakat setempat.

Direktur Eksekutif Landesa Indonesia Mardha Tillah, menegaskan bahwa dialog publik ini diselenggarakan sebagai ruang temu kritis untuk menyatukan berbagai perspektif mengenai hak atas tanah dan wilayah pesisir dan laut yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. 

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2