Krisis Iklim Harus Ditangani Secara Kolaboratif dengan Seluruh Pihak

Tantangan terbesar adalah bagaimana menjalankan kebijakan iklim tersebut dengan efektif. “Kalau melihat kondisi Indonesia, masalah yang paling penting adalah implementasi dari komitmen tersebut,” kata kata Laode.

Misalnya kita tahu jika kawasan konservasi atau pulau-pulau kecil dilarang ditambang.  Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah lokal, bahkan dengan aktor non-negara dan tata kelola yang lebih baik adalah kunci untuk memastikan kondisi yang memungkinkan untuk tindakan iklim yang nyata.

Masyarakat harus diajak dalam membuat undang-undang dan turut serta dalam perlindungan lingkungan. Peluang ini diperbolehkan dalam undang-undang lingkungan dan Paris Agreement.

“Pemerintah tidak punya pegawai yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, karena itu masyarakat harus dilibatkan dalam penanganan perubahan iklim. Bahkan dalam Paris Agreement, jelas diakui partisipasi masyarakat dalam NDC. Maka pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bahu membahu jika mau mewujudkan komitmen,” ujarnya.

Pernyataan Laode tersebut diamini oleh Direktur Eksekutif Madani, Nadia Hadad. Dia menjelaskan, kita perlu segera bergandengan tangan karena dasawarsa ini sangat menentukan masa depan kita dan anak-anak kita.

Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta dalam menangani krisis iklim perlu menjadi norma kehidupan. “Pemerintah daerah, masyarakat,  bisa ikut membantu bersama-sama mencapai target pembangunan iklim,” kata Nadia.

[irp]

Peran masyarakat lokal

Sehingga kebijakan bisa membuka peluang bagi aktor non-negara untuk terlibat, seperti masyarakat adat, anak muda, serta kalangan bisnis. “Semua pihak harus bekerja sama, mewujudkan NDC kita,” ujar Nadia.

Pemerintah lokal menjadi kunci bagaimana kolaborasi ini bisa tersebar ke banyak daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab, pemerintah daerah adalah perwakilan pemerintah pusat yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan kerap menjadi pihak pertama yang menerima dan merespons dampak perubahan iklim pada skala lokal.

Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten itu sudah memasukkan perspektif iklim dalam rencana pembangunan maupun penganggaran sejak 2017.

Menurut Prof. Dr. Ir Nelson Pomalingo, Bupati Gorontalo, pemerintah daerah bisa membantu pemerintah pusat mencapai target-target perubahan iklim.