Menilik Ekspansi Sawit Ilegal di TN Way Kambas dan Konflik Gajah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Zaidi. “Polemik Perubahan Zona Inti Way Kambas demi Dana Karbon.” Kompas.com, 19 Desember 2025. https://regional.kompas.com/read/2025/12/19/135533678/.

 Catatan Kaki:

[1] Balai Taman Nasional Way Kambas, “Profil TN Way Kambas,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses 2 Januari 2026, https://tnwaykambas.menlhk.go.id/.

[2] SK Menteri Kehutanan No. 670/Kpts-II/1999 tentang Penetapan TN Way Kambas tanggal 26 Agustus 1999.

[3] Direktorat Jenderal KSDAE, “Launching TN Way Kambas sebagai ASEAN Heritage Park ke-36,” Kementerian LHK, 27 Juli 2016, https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3361.

[4] “Erin, Anak Gajah dengan Belalai Terputus,” Kompas.id, 21 Maret 2018, https://www.kompas.id/artikel/erin-anak-gajah-dengan-belalai-terputus.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

[6] “Catatan Akhir Tahun: Interaksi Negatif Manusia dengan Gajah Masih Terjadi di Aceh,” Mongabay.co.id, 27 Desember 2023, https://www.mongabay.co.id/2023/12/27/catatan-akhir-tahun-interaksi-negatif-manusia-dengan-gajah-masih-terjadi-di-aceh/.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[9] Irfan Tri Musri (Direktur Eksekutif Walhi Lampung), dikutip dalam “Zona Inti TNWK Diubah demi Perdagangan Karbon, Walhi Lampung Sebut Solusi Palsu,” Kompas.com, 16 Desember 2025, https://regional.kompas.com/read/2025/12/16/190731378/.

[irp]