Berburu Solusi Permanen Karhutla di Tingkat Tapak Berbasis Desa

Klikhijau.com – Berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan dan mencari solusi permanen kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Salah satu di antaranya  melalui Pelatihan Pengendalian Karhutla Bagi Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum (MPA Pralegal).

Pada hari ini, Senin, 20 September 2021 pelatihan MPA Pralegal kembali digelar. Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.

Pelatihan ini akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 20 sd 24 September 2020. Selama 5 hari peserta akan mendapatkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman dari para narasumber

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari upaya meningkatkan kapasitas, serta peran sumber daya manusia dalam mendampingi masyarakat. Utamanya pada upaya pengendalian karhutla secara utuh dan komprehensif.

Pelatihan ini merupakan program berkesinambungan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020, kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas MPA-Paralegal. Pada bulan Agustus 2020 lalu, kegiatan ini telah dilaksanakan pada 12 desa.

Jumlah peserta saat itu sebanyak 249 orang di 6 provinsi. Dan pada tahun 2021 ini, pelatihan akan dilaksanakan di 28 desa.

Metode pelatihan yang akan diterapkan disesuaikan dengan kondisi keterjangkauan jaringan internet setempat.

Setidaknya ada  12 desa akan dilakukan pelatihan secara blended learning, pada learning management system (LMS) KLHK.

Sedangkan 16 desa yang belum terjangkau jaringan internet, pelatihan akan dilakukan secara classical on site.

Masyarakat berkesadaran hukum

“Untuk meningkatkan peran SDM dalam mendampingi masyarakat dalam upaya pengendalian karhutla secara utuh. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM pendamping dalam pemahaman menyangkut aspek kesadaran hukum masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Siti Nurbaya saat memberi sambutan.

Menteri LHK itu berharap dengan pemahaman yang komprehensif, dapat terbentuk masyarakat berkesadaran hukum. Jika ini terbentuk maka akan menjadi salah satu bagian solusi permanen karhutla di tingkat tapak berbasis desa. Di mana ada peningkatan peran serta masyarakat.

“Berbagai kebijakan, program dan kegiatan di tingkat tapak memberikan pembelajaran dan pengalaman untuk berani dan konsisten melakukan corrective action pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” imbuh Siti.

Pada tahun 2020, menurut Menteri Siti, mulai disempurnakan langkah-langkah penanganan karhutla menuju solusi permanen. Jalurnya adalah penanganan dalam kontrol Satuan Tugas Karhutla di tiap tingkat atau strata pemerintahan. Mulai dari nasional hingga ke tingkat tapak.

Jalur utama pengendalian karhutla

Setidaknya ada tiga jalur utama pengendalian karhutla. Ketiganya itu meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan, yaitu:

 Pertama dengan pemantauan cuaca, hotspots, firespots dalam sistem yang berkesinambungan dengan model operasi lapangan. Termasuk dalam pola ini ialah penerapan teknik modifikasi cuaca.

Kedua dengan patroli dan operasi sebagai respons dan pembinaan lapangan serta kemasyarakatan, termasuk didalamnya berkaitan dengan membangun partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dalam keseharian serta upaya pengembangan kesejahteraan atau livelihood.

Ketiga dengan pengelolaan lanskap, tapak, khususnya gambut, serta tapak melalui pembangunan infrastruktur, model usaha tani serta konservasi wilayah dan pengawasan, penegakan hukum.

Terjadi penurunan

Siti juga mengungkapkan jika paska kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, Pemerintah RI mengubah paradigma kebijakan, program dan strategi penanggulangan Karhutla dengan mengutamakan pencegahan.

Selain itu, juga ditempuh langkah pendekatan teknis yang disertai peningkatan sosial ekonomi. Hal itu  telah berdampak nyata terhadap penurunan titik panas (hot spot) yang kita rasakan selama tahun 2016, 2017, 2018 hingga 2020.

Dampak lainnya adalah terjadi penurunan luas areal karhutla. Hal ini terbukti dari hasil monitoring dan evaluasi kejadian Karhutla menunjukkan penurunan baik jumlah maupun intensitasnya.

“Berdasarkan data luas areal terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan telah menurun tajam di tahun 2020, yaitu 82%, kemudian emisi karbon Karhutla pada tahun 2019 itu jumlahnya 456 juta ton CO2, dan pada tahun 2020, turun menjadi 31 juta ton CO2, atau turun sebesar 93%, tahun 2021 harusnya lebih kecil lagi, karena menurut badan meteorologi dunia juga NASA tahun 2020 itu lebih panas dari tahun 2021,” ungkapnya.

Keberhasilan dalam menanggulangi Karhutla mengantarkan Indonesia ke arena global dengan agenda Forestry and Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Artinya Indonesia harus semakin baik, dan pada tahun 2030 akan menjadi puncak bahwa Indonesia telah memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat global dalam upaya penanggulangan Karhutla untuk mengendalikan perubahan iklim. Keberhasilan ini akan dibawa oleh presiden pada COP-26 di Glasgow Inggris bulan Oktober 2021. *