- Defisit Narasi Lingkungan dalam Politik Lokal di Indonesia - 28/12/2023
- Demmatande, Pejuang Pemberani dari Kampung Paladan Mamasa - 10/11/2023
- Kota, Suhu Panas dan Ketimpangan Sosial - 02/11/2023
Klikhijau.com – Di masa pandemi Covid 19, kegiatan ekonomi dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu kegiatan yang terbukti tahan banting.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Dirjen PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati pada rapat terbatas dengan pengelola bank sampah di Makassar, 24 Mei 2021.
Pertemuan terbatas ini sekaligus mendengarkan cerita dari pengelola bank sampah selama pandemi. Rosa Vivien memberi semangat pada para pegiat bank sampah untuk terus berprogres meski tantangan yang dihadapi tidaklah mudah saat ini.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia kuartal III 2020 pada 5 November 2020, dari 17 lapangan usaha yang ada, 7 sektor masih tumbuh positif dimana salah satunya adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah, yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04%.
Sektor daur ulang sampah dalam hal ini bank sampah juga termasuk yang cukup eksis di masa pandemi.
Data bank sampah
“Kita ketahui bersama bahwa KLHK membangun sistem pendataan bank sampah berbasis website untuk mendukung fungsi Bank Sampah dalam konsep circular economy melalui penyediaan data sebaran, data kinerja dan data kemampuan bank sampah sebagai penyedia bahan baku bagi daur ulang,” kata Vivien.
Website bank sampah simba.id hingga saat ini masih dalam proses penginputan data melalui DLH kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data yang tercatat dalam aplikasi simba.id, hingga saat ini terdapat 11.540 bank sampah yang sudah terbentuk.
Selama pandemi hanya terdapat sekitar 37% bank sampah yang aktif yang terdiri dari 151 Bank Sampah Induk dan 4.061 Bank Sampah Unit. Data ini berasal dari 368 kab/kota.
“Nasabah kami mulai berkurang selama pandemi. Banyak nasabah yang tidak aktif melakukan pemilahan sampah karena takut terpapar virus,” kata Siti Saenab, seorang pegiat bank sampah yang hadir dalam diskusi terbatas.
Pada pertemuan terbatas tersebut, hampir semua pengelola bank sampah mengaku mengalami penurunan omset selama pandemi. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya warga yang menabung sampah.
“Omset kami turun sampai di atas 50 persen. Tapi, kami tetap jalan,” kata Akram seorang pengelola bank sampah di Bilangan Toddopuli Kota Makassar.
Penguatan kelembagaan bank sampah
Dirjen PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati menuturkan bahwa pihaknya sedang mendorong upaya penguatan kelembagaan bank sampah.
“Di sisi kebijakan pada saat ini KLHK sedang melakukan revisi terhadap Permen LHK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah. Ini untuk mengoptimalkan kelembagaan Bank Sampah melalui pembentukan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Serta menekankan fungsi Bank Sampah Induk sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku masyarakat dan circular economy,” katanya.
Pada revisi permen ini juga, tambah Vivien, ditekankan perlunya dukungan pendanaan bank sampah oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
Perkembangan selanjutnya yang erat kaitannya dengan bank sampah yaitu terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 482/2020 pada tanggal 27 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri antara Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kepolisian RI.
SKB ini diharapkan secara langsung akan mendorong bank sampah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengumpulan dan pemilahan sampah di sumber.
Dengan demikian akan meningkatkan kemampuan bank sampah dalam bahan baku daur ulang dalam negeri khususnya plastik dan kertas.
Kebutuhan bahan baku kertas dan plastik tinggi
Tingginya kebutuhan kertas dan plastik serta keterbatasan ketersediaan bahan baku daur ulang dalam negeri mendorong tingginya impor plastik dan kertas.
Padahal, bahan baku industri daur ulang plastik dan kertas banyak tersedia di Indonesia dalam bentuk sampah yang belum dimanfaatkan dengan benar.
Jika saja, dapat dipahami bahwa sesungguhnya sampah merupakan bahan baku industri plastik dan kertas, maka impor dari luar negeri akan dapat ditekan tanpa mengorbankan industri daur ulang plastik dan kertas dalam negeri.
Perlu kita ketahui bersama, sampah plastik yang mampu dimanfaatkan baru mencapai 45,9%, sisanya belum dimanfaatkan.
Adapun kemampuan daur ulang plastik tahun 2019 baru mencapai 7%. Bank Sampah, meskipun baru memberikan kontribusi bahan baku sekitar 2,7% saja. Namun mampu menyediakan kualitas plastik paska konsumsi yang jauh lebih baik.
Adapun untuk sampah kertas baru mampu dimanfaatkan sebesar 56%, sisanya belum dimanfaatkan.
Adapun kemampuan daur ulang kertas tahun 2019 baru mencapai 12%. Berdasarkan perhitungan survei dan kajian diketahui bahwa kontribusi bank sampah sebagai pemasok bahan baku daur ulang kertas baru mencapai 1%.
Pemasok bahan baku daur ulang terbesar plastik dan kertas justru diperoleh dari sektor informal pemulung, yang mencapai sekitar 80%. Untuk itu, bank sampah dituntut lebih berdaya dan berkinerja lebih baik lagi, termasuk di masa pandemi ini.
“Saya berharap pengelola bank sampah dapat terus konsisten bekerja di masa pandemi dan meningkatkan kemampuan bank sampah dalam penyediaan bahan baku daur ulang dengan tetap mengutamakan protokol Kesehatan,” pungkas Vivien.
