Komisi IV DPR RI Dukung Pengembangan Wisata Alam Papua

Anggota Komisi IV yang lain, Darori Wonodiningrat yang turut hadir juga memberikan masukan kepada KLHK.

“Rentang kendali KLHK sangat luas (13 Eselon I) sehingga diperlukan Wakil Menteri LHK.  Selain itu, kami juga mengusulkan agar UPT Direktorat Jenderal KSDAE dapat melakukan penegakan hukum di wilayahnya, tidak harus menunggu dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang tidak selalu ada di provinsi atau hanya setingkat Eselon IV,” ujar Darori.

[irp posts="3374" name="Masih Ingat Selundupan 57 Kontainer Kayu Asal Papua? Begini Sekarang Kasusnya"]

Hasil kunjungan kerja ini akan dijadikan bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal KSDAE. Sehingga dapat dilakukan penambahan personil (dengan persetujuan Kemenpan Dan RB), penambahan peralatan, maupun anggaran.

Menanggapi masukan dari Komisi IV DPR RI tersebut, Bambang memberikan arahan Kepada Sekretaris Ditjen/Irjen/Badan, Kepala Pusat, Kepala Biro dan Kepala UPT KLHK agar menindaklanjuti arahan Anggota Komisi IV DPR RI.