Kok Bisa Tren Karhutla Cenderung Meningkat Setahun Jelang Pilkada?

[irp]

"Dikasih akses ke lahan-lahan pemerintah atau lahan yang tidak dikelola developer dan ketika aksesnya ilegal. Pengelolaannya juga ilegal seperti dengan membakar. Pembiaran itu sangat kuat, itu yang kami amati di lapangan. Ada korelasi positif," ujar Herry kepada DW Indonesia.

Kuatnya oligarki

Mantan Menko Polhukam Wiranto seperti dikutip dari Kompas pada 13 September 2019 oleh DW mengakui bahwa ada modus baru pembakaran hutan yang terkait dengan persaingan politik dalam rangka pilkada.

Sedangkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengakui bahwa sektor kehutanan merupakan sektor yang rawan korupsi. Dengan kekayaan sumber daya alam hutan yang luar biasa, sektor kehutanan menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar.

"Sebab itu juga ia menjadi bancakan banyak pihak. ICW mencatat potensi penerimaan negara yang hilang akibat deforestasi hutan mencapai Rp 499,507 triliun," ujar Egi seperti yang dimuat DW Indonesia.

[irp]

Egi juga tidak menampik bahwa Pilkada juga memiliki pengaruh terhadap percepatan kerusakan hutan di Indonesia yang juga berkaitan erat dengan laju korupsi.

"Pada masa pilkada celah untuk melakukan praktik-praktik koruptif terbuka lebar. Pada masa ini pula lebih rawan terjadi politik transaksional antara politisi seperti kepala daerah dan pengusaha. Modus yang biasa terjadi adalah suap untuk penerbitan izin," ujarnya.

"Contoh aktor yang terjerat kasus korupsi kehutanan adalah mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang baru diberi grasi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Bupati Bogor, Rachmat Yasin," kata Egi.