Kok Bisa Tren Karhutla Cenderung Meningkat Setahun Jelang Pilkada?

[irp]

Pendekatan ekonomi politik

"Izin yang diberikan ini menunjukkan adanya koneksi politik yang menyebabkan kurangnya kontrol dalam menggunakan api untuk pengelolaan lahan. Di Kalimantan, pilkada justru dianggap sebagai penghalang (bukan solusi) bagi perjuangan mengatasi kebakaran hutan dan melindungi lingkungan Kalimantan yang dengan cepat memburuk," tulis penelitian itu.

Hasil penelitian pada data sebaran titik api dari tahun 2001 hingga 2017 juga menunjukkan bahwa frekuensi titik panas (hotspots) terbesar terjadi di perkebunan kayu dan kelapa sawit dan konsesi penebangan (47 persen), diikuti oleh kawasan konservasi (31 persen) dan lahan masyarakat yaitu sebanyak 22 persen.

Penelitian itu pun menyimpulkan bahwa solusi untuk kebakaran lahan dan hutan seharusnya tidak hanya memprioritaskan pengelolaan teknis lahan dan hutan. Tetapi, juga harus didasarkan pada pendekatan ekonomi politik untuk membangun tata kelola yang lebih kuat.

[irp]

Tahun ini Indonesia kembali disibukkan oleh kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KemenLHK). Total kebakaran lahan dan hutan tahun ini yaitu seluas 857.755 hektare. Sementara itu, Indonesia juga akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2020.

Herry Purnomo, peneliti dari CIFOR dan IPB yang juga terlibat dalam penelitian tersebut mengatakan kepada DW Indonesia bahwa ada korelasi positif antara peningkatan frekuensi titik panas pada satu tahun sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung.

"Kalau dekat-dekat pilkada pengawasan kendor karena orang ingin dapat simpati dari yang kelompok yang ditargetkan... Jelang pilkada tahun depan, bagi-bagi lahan adalah hal yang biasa dilakukan untuk membujuk orang. Jadi kalau di Jakarta ada politik uang, di daerah itu ada politik lahan," ujarnya.

Lebih lajut Herry mencontohkan bahwa ada pembiaran oleh sejumlah kandidat dengan memberikan akses lahan ilegal agar bisa dikelola.