Koalisi NGO Kritik Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi KKP, Dinilai Sarat Masalah 

Klikhijau.com - Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan sistem kontrak yang tercantum dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi Kementerian Kelautan dan P...

Koalisi NGO Kritik Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi KKP, Dinilai Sarat Masalah 
Bacakan Artikel

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga masih memiliki tugas besar dalam mencapai target 14 dalam Sustainable Development Goals dimana performa Indonesia masih dalam status “Major challenges remain” dengan indikator terkait (i) perlindungan terhadap biodiversity; (2) Ocean Health Index: Clean Water, (iii) penangkapan ikan melalui trawling dan dredging, masih menjadi tantangan utama di Indonesia

Untuk itu, KORAL menegaskan kembali kepada Pemerintah untuk tidak terburu-buru menerbitkan sebuah aturan yang sebenarnya masih membutuhkan banyak kajian, termasuk persiapan infrastruktur dan sistem pengawasan yang lebih akurat.

Rencana kebijakan ini sarat masalah dan rawan menimbulkan konflik sosial-ekonomi serta memicu penjarahan sumber daya ikan karena integritas dan kapasitas pengawasan yang lemah. Perlu prakondisi yang mendalam dan penyiapan infrastruktur, dan ujicoba sistematis untuk belajar sebelum suatu kebijakan ditetapkan secara permanen. Prinsip kehatian-hatian perlu diprioritaskan.

[irp]

Pilih Halaman: