Dilema Privatisasi Air, Kuasa Rakyat atau Kuasa Korporasi?

[irp posts="846" name="Di Balik Larangan Pemakaian Plastik, Bagaimana Nasib Pemulung?"]

Pada tingkat hilir, misalnya adalah sungai Citarum. Ironisnya pelaku masyarakat seringkali dikambinghitamkan atas rusaknya ekosistem air, padahal terdapat lebih kurang 3000 industri yang telah mencemarinya.

Pada perilaku konsumsi, tak ada upaya tegas dari pemerintah untuk menangani para produsen plastik sebagai penghasil sampah kemasan terbesar ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU No. 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, menyatakan bahwa pengusahaan air dalam UU SDA melanggar hak rakyat atas air yang dilindungi oleh UUD 1045, dan menegaskan prinsip pembatasan pengusahaan air.

Namun pasca keputusan tersebut digulirkan, pemerintah justru melanggarnya dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang melindungi investor dan mengingkari semangat mengembalikan pengelolaan air yang semestinya, sesuai dengan amanat konstitusi dan putusan MK.