Banjir Bandang Sumatera, Bukti Dominasi Rezim Ekstraktif

Akumulasi yang merampas kelestarian alam ini berdampak pada berbagai ketidakseimbangan ekosistem berupa hilangnya vegetasi alami serta menimbulkan krisis iklim dalam jangka panjang. Pada konteks ekonomi politik, Paul Gellert menyebutkan bahwa ekstraktivisme (pengerukan) sumber daya alam masih menjadi tumpuan ekonomi Indonesia sebagai akibat dari kegagalan industrialisasi nasional pada dekade 1950-an dan hal ini membuat aktivitas pengerukan ini masih beroperasi di hingga hari ini.

Khusus untuk Sumatera, perkebunan dan pertambangan menjadi pola ekstraktivisme yang digalakkan negara untuk mendulang pertumbuhan ekonomi secara instan.

Tidak heran apabila korporasi nasional hingga internasional berbondong-bondong membabat hutan demi perkebunan sawit dan membuka tambang mineral kritis (timah, nikel, dan lain sebagainya). Masalahnya, ekstraktivisme ini secara dialektis melibatkan praktek predatoris oleh karena beberapa instrumen politik dan ekonomi perlu disinkronkan untuk mencapai profit yang tidak terbatas.

Perampasan tanah dan pembalakan liar menjadi modus utama untuk merebut lahan rakyat demi kepentingan ekstraktif tersebut. Perampasan ini juga melibatkan penggunaan instrumen legal-politik, seperti mobilisasi aparat keamanan, perburuan rente oleh politisi dan preman, hingga pengesahan UU Minerba dan Omnibus Law, sebagai cara untuk mengamankan dispossession ini dari resistensi masyarakat.

Terbukti dari sekian kasus penggusuran terhadap warga – seperti di Rempang, Padang Halaban, dan wilayah lainnya – melibatkan polisi dan preman sebagai “penjaga sekaligus penggilas” dan dukungan mereka terhadap ekspansi kapital perkebunan dan pertambangan membawa ketidakadilan dari warga yang selayaknya mengelola tanah mereka secara kolektif.

[irp]

Tidak hanya itu, penggunaan instrumen politik ini berkaitan erat dengan konsolidasi oligarki untuk membajak kekuasaan negara. Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tahun 2024 menyebutkan terdapat lebih dari tiga korporasi perkebunan yang terafiliasi dengan semua paslon Pilpres 2024 – Anies, Prabowo, dan Ganjar – dan afiliasi ini mereka gunakan untuk pendanaan kampanye pemilu.

Profil seperti PT Nusantara Energy (Prabowo Subianto), PT Toba Pulp Sejahtera (Luhut Binsar Panjaitan), PT Indika Energy (Arsjad Rasjid), PT Multi Harapan Utama (Airlangga Hartarto) dan perusahaan lainnya sudah membuktikan bagaimana ekstraksi SDA di Sumatera dikonversikan untuk mendanai politik elektoral yang hanya difokuskan untuk memenangkan kekuasaan.

Lantas, ketika Prabowo memenangkan Pemilu, penempatan politisi-pengusaha dalam kabinet besarnya membuat konsolidasi oligarki semakin kuat sekaligus menggalakan ekspansi kapital dari sektor ekstraktif.