Banjir Bandang Sumatera, Bukti Dominasi Rezim Ekstraktif

Meski pengaruh siklon tropis ini memang signifikan dalam mengakibatkan banjir bandang secara meteorologis, namun menjadi hal yang tidak fair jika bencana ini hanya dialamatkan kepada kondisi alam sebagai satu-satunya penyebab.

Bila kita lihat dari unggahan video di Instagram dan TikTok, luapan banjir ini juga membawa gelondongan kayu-kayu raksasa dalam jumlah yang masif. Mayoritas dari kita akan melihat bahwa gelondongan kayu ini ialah korban nyata dari deforestasi masif.

Deforestasi ini sudah menjadi rahasia umum dari ekspansi perkebunan sawit yang telah terbentuk sejak era kolonial Belanda dan ekspansi yang membutuhkan ruang lebih ini lantas mengorbankan vegetasi alami yang selayaknya menjadi sumber kehidupan di pulau Sumatera ini.

Pernyataan ini juga dikonfirmasi oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara, yang mana mereka mengkritik pernyataan BNPB yang selalu menyalahkan alam atas bencana yang terjadi. Pemerintah kerap lupa bahwa ekspansi tambang dari korporasi-korporasi besar lantas menggunduli Hutan Harangan yang menjadi benteng ekologis di provinsi ini.

Ekspansi yang dilakukan bukan main-main, hampir sembilan korporasi (PT Agincourt Resoruces, PT Toba Pulp Lestari, PT SOL Goethermal, hingga PTPN IIO Batangtoru Estate, dan lain sebagainya) bertanggung jawab atas penggundulan hutan ini dan semuanya hendak mengeruk kekayaan alam yang ada (sawit, panas bumi, emas, hingga air) demi keuntungan mereka sendiri.

Laporan Auriga Nusantara mencatat, sepanjang tahun 2021 hingga 2024, pulau Sumatera kehilangan 76.000 hektar lebih kawasan hutan tropisnya dan pembabatan yang disebabkan oleh ekstraksi SDA yang masif membuat Sumatera hampir kehilangan 29% kawasan hutannya.

[irp]

Ini belum termasuk pembacaan atas afiliasi korporasi tersebut dengan oligarki di lingkaran Prabowo, dengan kepemilikan saham mayoritas PT Toba ditangan Luhut, monopoli PTPN dalam mendukung industrialisasi perkebunan dalam rangka PSN, hingga kepemilikan sebagian saham PT Agincourt oleh Jardine menunjukkan bagaimana ekstraksi sumber daya alam sangat erat dengan akumulasi modal dan mereka menggunakan instrumentasi regulasi (Omnibus Law, UU Minerba) dan mobilisasi aparat keamanan untuk mempertahankan akumulasi tersebut.

Banjir bandang di Sumatera menjadi konsekuensi logis dari keretakan ekologis. Keretakan ekologis yang dimaksud oleh John Bellamy Foster salah satunya tertuju pada masifnya ketidakseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh akumulasi primitif yang melibatkan alam sebagai wilayah ekstraksinya.