Small Grant Kembali Hadir, Ruang bagi Masyarakat Dukung FOLU Net Sink 2030

Klikhijau.com – Pada Agustus 2025 lalu, Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) Periode ketiga diluncurkan. Dan tahun ini, Kamis, 12 Februari 2026 Small Grant periode keempat kembali hadir.

Small Grant merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang didukung melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (pendanaan berbasis hasil). Dana disalurkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Peluncuran Small Grant  tahun ini dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menerima kunjungan Menteri Pembangunan Internasional Norwegia, Asmund Aukrust di Jakarta, Kamis (12/2).

Di mana dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak juga secara resmi meluncurkan Small Grant Periode Keempat yang merupakan lanjutan dari Small Grant Periode Ketiga.

“Hari ini, dengan bangga bersama Minister Asmund Aukrust, saya meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan yang telah memasuki periode keempat,” Menhut Raja Raja Juli Antoni.

Menhut Raja Antoni juga mengungkapkan tantangan perubahan iklim dan pemanasan global itu nyata. Waktu yang ada pun sangat terbatas untuk melakukan mitigasi, sehingga kerja sama seperti ini harus terus diperkuat.

“Atas nama Pemerintah Indonesia, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Norwegia atas kerja sama yang sangat baik selama ini melalui mekanisme Result Based Contribution,” ujar Menhut.

Menhut Raja Antoni juga mengungkapkan tantangan perubahan iklim dan pemanasan global itu nyata. Waktu yang ada pun sangat terbatas untuk melakukan mitigasi, sehingga kerja sama seperti ini harus terus diperkuat.

Hingga tiga periode pelaksanaan, program ini telah menyalurkan dana sebesar Rp19,31 miliar kepada 561 kelompok masyarakat, dengan total 31.512 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Small Grant dikembangkan sebagai instrumen pendanaan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam upaya pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan iklim.

Penerima manfaat mencakup berbagai kelompok masyarakat sipil, mulai dari generasi muda, kelompok perhutanan sosial, hingga pegiat konservasi dan pelestarian alam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Asmund Aukrust menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam melibatkan masyarakat dalam aksi iklim. Ia juga mengungkapkan perubahan iklim adalah krisis paling global yang kita hadapi.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikannya sendiri. Karena itu, kemitraan seperti antara Norwegia dan Indonesia menjadi sangat penting.” katanya.

Sejauh ini Norwegia telah berkontribusi sebesar 260 juta dolar AS atas capaian luar biasa Indonesia dalam menurunkan deforestasi. Ini menunjukkan komitmen bersama yang nyata.

Menteri Asmund Aukrust mengatakan program small grant fase keempat ini juga adalah bukti bahwa dukungan harus sampai kepada masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan.

“Kami sangat bangga dengan kemitraan dan persahabatan yang terjalin dengan Indonesia. Kami datang untuk mendengarkan, belajar, dan menegaskan bahwa kita berada dalam perjuangan ini bersama-sama,” ujarnya.

Pada Periode Keempat, pengajuan usulan kegiatan dibuka pada 12-19 Februari 2026 dengan proses pendaftaran yang lebih mudah diakses. Masyarakat dapat mengajukan proposal secara daring melalui laman layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id, untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam periode ini, masyarakat dapat memilih salah satu dari tiga tema utama. Pertama, FOLU Goes to School, berfokus pada pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Kedua, FOLU Terra, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan. Ketiga, FOLU Biodiversity, mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Melalui tiga tema tersebut, Kementerian Kehutanan membuka seluas-luasnya partisipasi publik untuk berkolaborasi dalam mendukung agenda mitigasi perubahan iklim, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Papua siap

Untuk mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat fondasi penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional (Renja Subnas) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Langkah yang dilakukan adalah melalui Workshop I di Nabire, Kamis (12/02). Kegiatan ini menjadi tahap penting untuk memastikan dokumen operasional tingkat provinsi tersusun realistis, terukur, dan sesuai karakteristik wilayah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu menegaskan bahwa workshop ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan memperjelas arah kerja daerah.

“Workshop I ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan panduan secara terstruktur serta contoh peluang kegiatan yang dapat dimasukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah,” tuturnya.

Papua Tengah memiliki kawasan hutan seluas 5,7 juta hektare. Dari luasan tersebut, arahan aksi mitigasi mencapai 3,6 juta hektare dan sebagian besar masuk dalam kategori perlindungan High Conservation Value (RO 11). Luasan tersebut menunjukkan besarnya potensi kontribusi Papua Tengah dalam perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Dalam pembahasan, peserta juga menyoroti dinamika pengelolaan di tingkat tapak. Usulan pembentukan 10 unit KPH sebelumnya disesuaikan menjadi 3 unit pengelolaan karena kondisi fiskal daerah. Penyesuaian ini menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan Renja Subnas.

Pada sesi pemaparan, Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah Mujetahid menjelaskan arah spasial FOLU Net Sink 2030 sebagai dasar penentuan prioritas aksi di Papua Tengah. Tenaga Ahli Paulus Mandibondibo memaparkan kerangka penyusunan Renja Subnas agar tersusun sistematis, terintegrasi dengan perencanaan daerah, dan selaras dengan kebijakan nasional .

Pembahasan juga mengerucut pada pentingnya menjaga hutan alam tersisa, mendorong regenerasi hutan terdegradasi, memperkuat perhutanan sosial, serta memastikan dukungan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV) berjalan optimal.

Forum menempatkan perhutanan sosial dan skema hutan adat sebagai bagian penting dalam strategi pelaksanaan aksi mitigasi di lapangan.

Forum menekankan penyelarasan target dan rencana aksi mitigasi Papua Tengah dengan target nasional FOLU Net Sink 2030 sebagai langkah awal penguatan perencanaan di tingkat daerah. (*)