Pentingnya Penjaminan Perlindungan Hak Perempuan Adat dalam Pembangunan

“Sementara peran pemerintah adalah menyusun RUU Masyarakat Hukum Adat dan mengawal substansi gendernya. Untuk itu kerjasama dibutuhkan untuk menyelesaikan isu perempuan dan anak secara komprehensif serta menyatukan kekuatan,” kata I Gusti.

Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN menyatakan bahwa peran penting Perempuan Adat secara sosial, ekonomi, politik dan budaya adalah peran yang berakar dari identitas yang melekat dengan wilayah adatnya beserta sistim sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat adat.

Bahkan perjuangan masyarakat adat dalam menjaga identitas bangsa tidak terlepas dari hak-hak perempuan adat, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat adat.

[irp]

“Saat ini upaya-upaya peminggiran dan praktek-praktek diskriminsi masih ada. Sistem ekonomi kapitalis memperkuat peminggiran Perempuan Adat. Perempuan Adat kehilangan kekuasaan dan ruang-ruang politiknya, hingga wilayah adatnya. Untuk itu, kita harus berjuang keras untuk pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, berjuang bersama untuk melawan perampasan wilayah adat,” tutur Rukka Sombolinggi.

Arimbi Heru Putri, Dewan Pakar PEREMPUAN AMAN, menyampaikan bahwa narasi dan kepentingan Perempuan Adat lenyap dibawah gemuruhnya gerakan masyarakat adat,  pengetahuan, wilayah kelola dan ekspresi Perempuan Adat diabaikan.

Karena itu perlu penataan ulang dalam ketatanegaraan, hukum dan paradigma untuk menempatkan Perempuan Adat dalam mosaik negara bangsa Indonesia.

Perempuan adat, penjaga hutan

Namun perempuan menjadi kelompok yang paling menderita akibat kerusakan hutan dan lingkungan. Perempuan juga tidak pernah ditanya ketika terjadi konversi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan.

[irp]