Pemerintah Daerah Didorong Ambil Kendali Agenda Transisi Energi Berkeadilan

Dalam analisisnya, Annisa menambahkan ada tiga aspek tantangan transisi energi di Jawa Barat. “Pertama high demand, kebutuhan tinggi baik dari industri sampai populasi warga dan bonus demografi, kemudian high opportunity, adanya potensi besar seperti panel surya, panas bumi yang belum termanfaatkan, dan high pressure, banyaknya tekanan seperti lingkungan, dampak sosial sehingga transisi energi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.”

[irp]

Tata Mustasya, Direktur Eksekutif, Yayasan Keberlanjutan Indonesia (SUSTAIN) melihat Jawa Barat penting menjadi contoh penerapan transisi energi berkeadilan karena 18-19% energi Indonesia di konsumsi di Jawa Barat. Sampai 2034 kebutuhan konsumsi diprediksi akan tumbuh sampai 43%. “Tantangan utamanya, selama ini kita ketika menghadapi pilihan energi tidak melihat aspek eksternalitas negatif, seperti jika harga batu bara murah, aspek seperti polusi udara bagi kesehatan akibat PLTU tidak dihitung, sehingga seolah-olah batu bara murah secara ekonomi.” Ia juga menilai pelaksanaan kebijakan transisi energi masih sangat sentralistis, “Padahal seperti di Vietnam yang secara pemerintah otoriter kebijakan energinya lebih longgar, kita lebih sentralistis.”

Penyusunan dan implementasi kebijakan yang sangat terpusat juga disebut dalam diskusi menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inisiatif di masyarakat. Rizka Adhiswara, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas ESDM Jawa Barat, menyampaikan bahwa tantangan transisi energi adalah termasuk fiskal yang terbatas dan semua kewenangan yang masih di tangan pemerintah pusat. Selain itu, ia setuju bahwa dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2018-2050 belum menyasar solusi bagi masyarakat yang paling terdampak.

“Kami sedang menunggu Rencana Umum Energi Nasional yang masih molor, kita belum bisa mengeluarkan RUED kalau RUEN belum turun. Untuk aspek perhatian konkret kepada masyarakat terdampak, ini akan menjadikan masukan serius untuk kami dalam pemutakhiran dokumen ke depan.” Hal ini yang senada juga disampaikan oleh perwakilan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.