Pemerintah Daerah Didorong Ambil Kendali Agenda Transisi Energi Berkeadilan

Klikhijau.com - Kebijakan transisi energi di Indonesia selama ini banyak dirancang di level nasional, mulai dari penetapan target bauran energi, skema pensiun dini PLTU, hingga negosiasi pendanaan dengan lembaga keuangan internasional.

Sementara itu, dampak terbesar justru dirasakan langsung oleh warga di sekitar proyek energi, mulai dari petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian, hingga komunitas yang bertahun-tahun hidup berdampingan dengan polusi pembangkit batu bara.

Hal tersebut mendorong desakan agar pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif dalammerancang peta jalan dan implementasi transisi energi yang benar-benar berpihak pada masyarakatnya, sebagaimana mengemuka dalam diskusi bertajuk "Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak" yang digelar di Bandung, dihadiri unsur masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah daerah.

Jawa Barat menjadi studi kasus pembahasan dalam diskusi ini. Sebagai provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat masih bergantung pada energi fosil sekaligus menanggung dampak langsung keberadaan pembangkit batu bara. Policy brief dari koalisi masyarakat sipil di Jawa Barat mendokumentasikan empat celah kritis yang selama ini luput dari perhatian publik.

Klistjart Tharissa dari RUTE Berkeadilan mengatakan, ”Hasil FGD dengan warga terdampak dan analisa bersama kami mengungkap bahwa tidak adanya kerangka transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi sehingga target pengurangan emisi dikejar di atas kertas, sementara perlindungan sosial bagi warga terdampak masih diabaikan.”

Policy brief “Menjadikan Jawa Barat Pelopor Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia" juga mengungkap berbagai temuan lain seperti koordinasi lintas sektor pemerintah tidak sinergis, tentang partisipasi suara masyarakat terdampak yang tidak pernah benar-benar masuk ke substansi kebijakan hingga soalan potensi ekonomi lokal dari energi bersih dan peluang lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan yang belum terjawab.

“Yang menjadi catatan, tidak seperti beberapa provinsi lain, Jawa Barat hingga kini belum memiliki peta jalan transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi yang jelas, padahal dokumen ini dapat menjadi fondasi kebijakan yang sangat dibutuhkan agar perubahan sistem energi berjalan adil dan terencana,” tambahnya.

Annisa Paramita Wiharani, Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Parahyangan, menyatakan transisi energi itu tidak selalu berbanding lurus tentang teknis, tetapi juga sebagai isu politik, ekonomi, dan sosial.

“Jadi yang dianalisis selama ini terkadang hanya dari sisi teknis, padahal perlu juga dipahami pembangkit listrik ini dibuat, siapa yang menentukan, siapa yang terdampak, siapa yang dilibatkan dalam prosesnya.”

Dalam analisisnya, Annisa menambahkan ada tiga aspek tantangan transisi energi di Jawa Barat. “Pertama high demand, kebutuhan tinggi baik dari industri sampai populasi warga dan bonus demografi, kemudian high opportunity, adanya potensi besar seperti panel surya, panas bumi yang belum termanfaatkan, dan high pressure, banyaknya tekanan seperti lingkungan, dampak sosial sehingga transisi energi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.”