Omnibus Law, Hukum Agraria Kolonial dan Ancaman Kedaulatan Pangan

Selanjutnya, pengaturan pertanahan di atas HPL milik BT tersebut dapat diberikan pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Juga Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) dengan jangka waktu selama 90 tahun yang diberikan sekaligus (Pasal 127).

Bandingkan dengan hak sejenis di masa kolonial yakni hak erfpacht yang “hanya” 75 tahun. Sekadar mengingatkan, bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan jangka waktu sekaligus semacam ini pada UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Sebab bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah.

Kerancuan

Selain itu, perusahaan perkebunan asing yang akan masuk ke dalam negeri, dalam RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan para pemodal dalam negeri.

Beleid sapu jagat ini telah mengubah isi beberapa pasal 39 pada Undang-Undang Nomor 39/2014 tentang Perkebunan. Pasal 39 yang mengatur tentang penanaman modal asing akan dihapus.

Isi pasal tersebut kemudian diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 RUU Cipta Kerja menjadi berbunyi: “Pelaku usaha perkebunan dapat melakukan usaha perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal”.

Strategi Industri

Hal semacam ini tentu membahayakan. Sebab, tanah perkebunan atau pertanian yang masuk tersebut, dapat dikuasai asing dan bisa saja untuk melayani kebutuhan pangan dan bahan baku industri bagi negara asalnya.

Misalnya, bisa saja negara seperti China atau Timur Tengah dapat membangun sawah maha luas di negara kita, namun perusahaan tersebut sepenuhnya melayani kebutuhan beras di negaranya untuk jangka waktu 90 tahun ke depan.

Di sinilah landasan penanaman modal menjadi kabur. Bukankah yang kerap diwacanakan bahwa tujuan mengundang investasi adalah untuk memperkuat kemampuan modal pembangunan. Mengakselerasi pembangunan, menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi.

Jenis investasi agraria semacam ini tentu tidak akan mencapai tujuan tersebut. Bahkan, jika mengingat kemampuan nasional kita sendiri, industri dengan penguasaan tanah semacam ini seharusnya sudah tertutup bagi asing dan pengusaha besar nasional.

Industri agraria kita seperti perkebunan dan pertanian seharusnya telah diprioritaskan untuk dimiliki dan ditumbuhkan oleh Badan Usaha Milik Petani atau Badan Usaha Milik Desa dalam wujud koperasi produksi. Sebab kemampuan rakyat dan kesedian SDM akan hal tersebut lebih dari cukup.

RUU Cipta Kerja semacam ini dapat mengulang kesalahan lama. Menjadikan modal dan pemerintah bekerjasama tanpa kontrol publik akibat dilegalkan oleh hukum dalam mengatur sumber- sumber agraria. Tanpa ada rencana pembangunan nasional di dalamnya. Alih-alih menciptakan kerja justru menimbulkan ketimpangan sosial karena perampasan tanah rakyat meluas.

Karena itu, perilaku gelap mata mengundang investasi oleh perancang RUU ini sebaiknya dipahami benar oleh DPR dan masyarakat luas, harapannya aturan yang demikian ini tidak disyahkan.