Menelusuri Dugaan Korupsi Megaproyek Makassar New Port

Klikhijau.com - Penangkapan Gubernur Sulsel oleh KPK pada 28 Februari lalu atas dugaan kasus korupsi proyek infrastruktur masih menjadi perbincangan hangat publik khususnya masyarakat Kota Makassar....

Menelusuri Dugaan Korupsi Megaproyek Makassar New Port
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Penangkapan Gubernur Sulsel oleh KPK pada 28 Februari lalu atas dugaan kasus korupsi proyek infrastruktur masih menjadi perbincangan hangat publik khususnya masyarakat Kota Makassar.

Mencuatnya dugaan kasus korupsi lain berjalan seiring dengan beberapa kejanggalan pada proyek Makassar New Port (MNP), proyek pelabuhan laut yang perizinannya terlebih dahulu harus melalui Nurdin Abdullah.

Siang tadi (3/3) Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (MARSS) menggelar konferensi pers membahas kasus dugaan korupsi proyek MNP. Konferensi Pers diinisasi oleh Walhi Sulsel bersama LBH Makassar, Anti Corruption Commitee Sulsel, dan masyarakat pulau Kodingareng.

Dalam konferensi pers ini, masyarakat pulau Kodingareng mengeluarkan keluh kesahnya terkait permasalahan yang masih terjadi di sekitar wilayah tangkap mereka. Meski telah beberapa waktu berlalu tanpa penambangan pasir, air laut di wilayah tangkap masih saja keruh.

Musahir, salah seorang nelayan pulau menjelaskan “Kita harus melaut di tempat yang jauh karena tempat melaut kami sudah rusak. Sekarang kami pindah lagi keluar lokasi tambang dan memakan biaya yang lebih banyak, tapi dampak air keruh juga masih terasa disana,” ujarnya.

Sulitnya akses melaut nelayan mengakibatkan kesulitan ekonomi keluarga mereka. Air laut yang keruh menyulitkan nelayan menangkap ikan sehingga pendapatan rumah tangga nelayan kian sulit.

Ibu-ibu nelayan mengeluhkan pendapatan suami mereka yang kian menurun. Mereka terpaksa berhutang pada koleganya untuk membeli beras. Belum lagi termasuk biaya sekolah anak-anak mereka.

“Terus terang kami nelayan perempuan biasa terpaksa mengutang karena tidak ada uang, anak-anak kecil di pulau juga kesulitan untuk sekolah,” ujar Ibu Ros, perempuan Pulau Kodingareng.

Meski begitu, masyarakat Pulau Kodingareng mengapresiasi usaha KPK dalam menangani kasus suap proyek pembangunan yang melibatkan gubernur Sulsel. Mereka juga berharap kedepannya agar KPK mengusut proyek MNP yang didalamnya ada sejumlah nama kolega dari Nurdin Abdullah.

Mengusut kejanggalan di MNP

Direktur Walhi Sulsel, Al Amin dalam kesempatan ini menjabarkan dengan rinci kejanggalan dalam megaproyek MNP ini. Dalam skemanya, dugaan korupsi berasal dari perizinan yang diberikan Gubernur Sulsel kepada beberapa perusahaan lokal yang bertugas menyediakan pasir laut kepada Pelindo.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2