Kurikulum Hijau, Krisis Iklim dan Arah Pendidikan ke Depan

Hal itu juga yang sempat membuat prihatin UNESCO pada perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024. Pasalnya, hampir 50% kurikulum nasional di dunia tak memasukan materi soal kondisi iklim, dan hanya 23% dari pengajar yang merasa mampu mengajarkannya pada murid-murid di kelas. Kondisi ini terjadi akibat sistem sekolah yang terlalu fokus pada proses transfer pengetahuan, sementara pengalaman aktual yang mampu mendorong proses berpikir siswa dalam menyikapi masalah yang tengah mereka hadapi (dalam konteks ini krisis iklim) justru tersisihkan.

Menata Ulang Ekosistem Pendidikan

Pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam membangun komunikasi yang seragam dalam menyikapi krisis iklim yang tengah berlangsung. Sebagai institusi paling dini, sekolah dapat membekali siswa kemampuan dalam menyerap informasi saintifik yang mereka peroleh di ruang-ruang kelas.

Hal senada juga dilakukan dalam studinya Mary C. Oliver dan Michael J. Adkins (2020) yang memanfaatkan data Programme for International Student Assessment (PISA) dari sekitar 72 negara. Hasilnya, mereka memperoleh kesimpulan bahwa terdapat korelasi antara model kurikulum, sistem pembelajaran, hingga akses sumber literatur dengan tingkat kesadaran siswa terhadap krisis iklim. Dan Swedia menjadi negara dengan PISA yang relatif tinggi. Fakta ini mengingatkan kita pada tokoh terkemuka seperti Greta Thunberg yang tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil dari sistem pendidikan yang sadar akan pentingnya literasi iklim.

Sepertinya Indonesia juga perlu mengikuti arah serupa, dengan menata ulang kurikulum pendidikan berbasis lingkungan yang relevan melalui sejumlah kebijakan yang konkret. Sejumlah peneliti juga mengusulkan setidaknya terdapat tiga upaya pembenahan utama yang mesti dilakukan oleh pemerintah dan sekolah agar siswa dan siswinya dapat memperoleh literasi iklim yang komprehensif.

Di tengah gelombang disrupsi teknologi, pemerintah perlu memperluas jangkaun promosi dan kampanye yang menarik dan relevan tentang perubahan iklim di berbagai jenis media. Seperti Australia, mereka mempunyai sarana “Curious Climate”, yakni sebuah sumber informasi terbuka yang memuat studi kasus serta media interaktif bagi anak-anak untuk bebas berpendapat dan bertanya langsung kepada para ahli.

Dalam kategori praktiksnya, pemerintah Indonesia perlu mengaplikasikan sistem pembelajaran berbasis project yang memungkinkan pelajar dapat mengeksplorasi keterampilan mereka dalam berpikir kritis, berkolaborasi dan mengaplikasikan ilmu alam maupun ilmu sosial yang mereka terima untuk menghadapi kondisi aktual, termasuk perubahan iklim.

Sementara itu, pemerintah sudah seharusnya membangun kerja sama dengan sejumlah pihak yang mengangkat isu serupa, baik dari lembaga pendidikan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil.

Dengan demikian, membangun pendidikan berbasis kesadaran perubahan iklim yang komprehensif di sekolah bukan hanya soal data-data kuantitatif, melainkan upaya menata ulang ekosistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kondisi lingkungan. Hematnya, masa depan iklim kini berada di tangan mereka, dan tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa mereka dibekali dengan sistem pendidikan yang terbaik.