Konflik Pengadaan Tanah di Desa Wadas, ICEL: Evaluasi Proyek Strategis Nasional

Lebih lanjut, Pasal 19 Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga telah menjamin kebebasan berpendapat tanpa pembatasan yang sewenang-wenang. Bahkan Pasal 9 Undang Undang a quo juga telah melarang tindakan penangkapan secara sewenang-wenang.

Tuntutan ICEL

Berdasarkan hal tersebut ICEL meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk:

1. Mengevaluasi kembali dan menghentikan PSN serta peraturan terkait PSN bermasalah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk jika terdapat potensi pelanggaran hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat.


2. Menjamin hak masyarakat untuk menentukan suatu proyek yang akan berjalan di tempat tinggalnya dan memperkuat hak partisipasi masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional.


3. Memerintahkan Kapolri untuk menghentikan segala bentuk pendekatan dan tindakan represif yang tidak sesuai dengan KUHAP kepada masyarakat yang melakukan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.


4. Mempercepat pembahasan KUHAP dan memastikan bahwa mekanisme upaya paksa bersifat akuntabel, memiliki sistem kontrol berlapis dan dapat