Kebijakan KLHK Tak Bisa Lepas dari Dukungan Ilmu Pengetahuan

"Pada berbagai kondisi yang sulit, kebijakan harus ditempuh, maka perspektif keilmuanlah yang akan mampu menjawabnya untuk bisa mencarikan jalan keluar suatu persoalan. Kemudian dituangkan dalam kebijakan berdasarkan dan atau bersumber dari keilmuan," kata Menteri Siti, Jumat, 17 Januari 2020

Pada perkembangannya ilmu pengetahuan juga membutuhkan pendekatan sosial baru dan keterkaitan yang relevan dengan aspek-aspek sosial. Seperti energi baru terbarukan, perubahan iklim, manajemen resiko bencana, minyak, gas, dan pertambangan serta perlindungan lingkungan.

"Hal ini penting dikaitkan dengan berbagai perkembangan kebijakan ke depan yang diperlukan. Untuk membangun Indonesia maju, yaitu pandangan publik tentang lingkungan yang merasakan atau pemahaman yang sangat serius tentang ancaman terhadap lingkungan, serta pandangan bahwa pentingnya perlindungan lingkungan sama dengan pentingnya pertumbuhan ekonomi," ujarnya

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti juga memberikan gambaran tentang perkembangan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang didasari dengan landasan akademik.

Pada kenyataannya di lapangan, disampaikan Menteri Siti, persoalan lingkungan dan masalah-masalah masyarakat serta pengaduan yang masuk. Penanganannya terus dilakukan, baik dari yang sangat sederhana hingga yang begitu kompleks seperti asap kebakaran hutan, dan transboundary haze ke negara tetangga, dengan segala kompleksitasnya seperti gambut dan penegakan hukum.

Pentingnya partisipasi publik